KKB Kian Sporadis Sejak Pemerintah Gencar Bangun Papua

 Sebelumnya 
Sementara itu, Koordinator Tim Terpadu Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Bidang Polhukam Provinsi Papua, John A. Norotouw memetakan bahwa perubahan di Papua dipicu oleh tiga perubahan besar.

"Saya hari ini berbicara sebagai seorang tokoh yang ikut terlibat dalam persoalan papua meredeka dan melihat ke masa depan di bawah NKRI," tutur Norotouw.

Pertama, reformasi yang terjadi di Indonesia. Kedua, otonomi khusus yang diberlaukan di Papua. Ketiga, otonomi baru DOB. Norotouw menjelaskan bahwa pada 1961-2000 perjuangan kemerdekaan dipimpin oleh masyarakat pesisir.

Baca juga : Bamsoet Akan Nyalakan Obor Semangat Pada Peringatan HUT ke-206 Kapitan Pattimura

Kemerdekaan ini disebabkan karena diskriminasi dan ketidakadilan bagi warga Papua yang dilakukan Pemerintah Orde Baru.

"Beberapa pemimpin masuk ke dalam negeri untuk mendorong otonomi khusus harus dilaksanakan. Ketika ruang yang kosong itu diisi oleh Beny Wenda, mereka adalah pemimpin dari pedalaman Papua. Terjadilah kolaborasi orang sedaerah itu menghasilkan kekuatan di Tanah Papua seperti di Pedalaman hari ini," kata Norotouw.

Norotouw mempertanyakan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh KKB. Baginya kemerdekaan yang diperjuangkan oleh KKB sudah usang dilekang zaman dan out update.

Baca juga : DPR Sarankan Pemerintah Pakai Cara Luar Biasa Basmi Teroris Papua

"Kemerdekaan yang harus diperjuangkan adalah kemerdekaan pada kelompok-kelompok masyarakat terbelakang, miskin, bodoh, dan memiliki kesempatan yang sama di bumi yang sudah maju," tegas Norotouw.

Norotouw mendesak agar pemerintah bertanggungjawab atas pelanggaran HAM masa lalu dan membangun format mengangkat Dewan Adat Papua.

Negara bertanggungjawab peristiwa kekerasan masa lalu dan harus diselesaikan secara bermartabat. Negara harus bangun format baru dengan mengangkat dewan adat Papua semacam barometer yang mengatur kepentingan negara di Papua.

Baca juga : Atur Pemidanaan Penyimpang Data

Sedangkan narasumber ketiga disampaikan oleh akademisi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah. Dia menyebutkan bahwa akar masalah di Papua karena terjadinya marginalisasi dan diskriminasi atas penduduk asli.

"Sedikitnya pengakuan atas sumbangan masyarakat Papua bagi pembangunan nasional, terbatasnya infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, belum tuntasnya pelanggran HAM di masa lalu. Perlu ada upaya seperti pemberdayaan ekonomi berbasis pasar agar mewujudkan masyarakat Papua yang sejahtera," pungkas Teuku Rezasyah. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.