Syahrul Yasin Limpo Minta KPK Tunda Pemeriksaan Hingga 27 Juni

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo batal diperiksa pada hari ini.

Dia meminta pemeriksaan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ditunda hingga akhir Juni mendatang.

"(Syahrul Yasin Limpo) meminta agar pemeriksaan ditunda ke tanggal 27 Juni 2023," ungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Jumat (16/6).

Permintaan ini dilakukan karena Syahrul tengah berdinas ke luar negeri Penyelidik sudah mendapat informasi karena dia sudah bersurat ke KPK.

Baca juga : Syahrul Limpo Dipanggil KPK Di Jumat Keramat

"Yang bersangkutan terjadwal ke India," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK membenarkan tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Sejauh ini tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di kementan RI sudah dilakukan," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (14/6).

Meski begitu, Jubir berlatar belakang jaksa ini belum mau menyampaikan secara rinci dugaan korupsi yang tengah diselidiki di kementerian pimpinan Syahrul Yasin Limpo tersebut.

Baca juga : Duit Korupsi Tukin Dipakai Bayar Pemeriksa BPK, Kerja Sama Umrah, Hingga THR

Dia hanya menyatakan, penyelidikan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK.

"Karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," janji Ali.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, kasus yang tengah diselidiki adalah dugaan penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023.

Penyelidikan ini disebut sudah berjalan sejak 16 Januari. Informasi ini juga telah viral di media sosial, yakni di akun Instagram @pedeoproject.

Baca juga : Kolaborasi Pertanian Makin Kuat

Di sana disebut, pasal tindak pidana yang diselidiki adalah Pasal 12E dan/atau Pasal 12B tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 dan Pasal 3 UU Nomor 8 tentang TPPU jo Pasal 56 dan 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.