Heikal Safar: Pemerintah Harus Lindungi Warga Pulau Rempang, Kedepankan Dialog

RM.id  Rakyat Merdeka - Politikus Partai NasDem Heikal Safar menyatakan prihatin dengan insiden bentrokan antara warga dengan aparat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Bentrokan itu terjadi ketika aparat hendak memasang patok pembatas dan pengukuran lahan untuk Rempang Eco City, Kamis (7/9).

"Saya sangat prihatin, sungguh ironis," ujar Heikal dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9).

Aparat diminta menghentikan penggunaan kekerasan dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah juga diminta mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak merugikan semua pihak.

Baca juga : Muhammadiyah Minta Pemerintah Lindungi UMKM Dalam Negeri 

Bakal calon wali kota Bekasi 2024 ini mengingatkan, cita-cita Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah mengangkat harkat, derajat, dan martabat pribumi.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga tercantum, pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Saya berharap pemerintah konsisten dan konsekuen dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi tersebut. Ingat juga sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Pulau Rempang tentunya," ingatnya.

Heikal juga mengingatkan, potensi konflik serupa bisa terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

Pemerintah harus mengantisipasinya dengan menggunakan pendekatan humanis.

Baca juga : Inflasi Kita Paling Rendah Di Dunia

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan kompensasi kepada warga terdampak.

Salah satunya adalah pemberian tanah seluas 500 meter persegi kepada setiap kepala keluarga.

Selain itu, akan dibangun rumah dengan luas 45 meter persegi untuk setiap kepala keluarga dengan nilai kompensasi sebesar Rp 120 juta.

Menurut Mahfud, sudah ada kesepakatan antara Pemerintah Daerah, pengembang, dan warga terdampak proyek pengembangan Rempang Eco-City di Batam pada 6 September 2023.

"Nah semuanya sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6 itu, yang hadir di situ rakyatnya sekitar 80 persen sudah setuju semua," kata Mahfud, Selasa (12/9).

Baca juga : Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemerintah Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi

Mahfud menjelaskan, warga terdampak akan direlokasi ke daerah terdekat yang berada di sekitar pesisir pantai.

"Ini akan dilakukan di atas tanah seluas 2.000 hektare. Jadi, kesepakatan MoU mencakup penggunaan 17.500 hektar untuk investasi, dengan 2.000 hektare digunakan untuk pengembangan usaha dan 1.200 kepala keluarga menerima kompensasi dalam bentuk ganti rugi dan relokasi," jelasnya.

Namun, Mahfud menduga ada pihak yang memprovokasi upaya relokasi di Pulau Rempang. Sehingga terjadi bentrok dengan aparat.

Delapan orang yang diduga provokator telah ditangkap polisi.

Mahfud berharap, aparat penegak hukum lebih berhati-hati menangani masalah ini. Sehingga tidak terjadi gejolak lebih lanjut.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.