Istana Jamin Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

RM.id  Rakyat Merdeka - Musim kampanye sudah dimulai. Istana memastikan, pemerintahan tetap berjalan normal meski para menteri yang jadi Capres-Cawapres ataupun menteri dari parpol mulai turun kampanye.

Saat ini, ada dua menteri di kabinet Presiden Jokowi yang maju di Pilpres 2024. Kedua menteri itu adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang jadi Capres nomor urut 2, dan Menko Polhukam Mahfud MD yang jadi Cawapres nomor urut 3.

Sesuai aturan KPU, tiga pasangan Capres-Cawapres; Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan memulai kampanye selama 75 hari sejak Selasa, 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Selain dua menteri tersebut, ada beberapa menteri dari parpol yang masuk tim kampanye Capres-Cawapres. Para menteri ini pun dijadwalkan turun menyapa warga untuk berkampanye.

Lalu bagaimana jalannya pemerintahan jika para menteri turun kampanye? Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, proses pemerintahan tidak terganggu. "Proses pemerintahan tetap berjalan, hari ini saja ada rapat internal, saya kira menteri-menteri menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing seperti biasa," kata Ari di Kantor Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Baca juga : Musim Kampanye Dimulai, Istana Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Efektif

Ari menjelaskan, Presiden Jokowi sudah memberikan izin cuti kepada Prabowo maupun Mahfud MD.  Kata dia, izin cuti untuk menteri yang menjadi Capres atau Cawapres lebih fleksibel. Para menteri hanya perlu mengajukan izin cuti kampanye satu kali. Dalam pengajuan cuti itu, para menteri hanya perlu menyertakan jadwal kampanye. Misalnya tanggal sekian akan kampanye di daerah mana.

"Satu kali pengajuan cukup karena di situ ada jadwal kampanye. Kecuali diperlukan revisi jadwal," papar Ari.

Ari menambahkan, para menteri yang menjadi Capres dan Cawapres bisa melakukan cuti untuk kampanye secara fleksibel. Fleksibilitas tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang menjelaskan soal cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dalam PP itu ada dua kategori besar dari izin cuti kampanye. Kategori pertama adalah menteri-menteri yang menjadi capres atau cawapres. Untuk kategori ini, masa cuti sesuai dengan kebutuhan selama masa kampanye.

Kategori kedua yakni aturan cuti bagi menteri yang menjadi anggota parpol atau tim kampanye pasangan Capres-Cawapres. Nah, berdasar PP 53/2023, para menteri  hanya diperbolehkan cuti satu hari kerja dalam satu minggu di luar hari libur.

Baca juga : LDKPI: Bantuan Ke Palestina Komitmen Pemerintah Atas Bencana Kemanusiaan

Ari meyakini, para menteri sudah menyiapkan langkah agar tugas-tugasnya tetap bisa dituntaskan. Dia mengatakan, proses pemerintahan tetap berjalan seperti biasa selama masa kampanye.

"Itu tentu ada juga mekanisme internal yang mengaturnya, apakah di situ ada Wamen yang menjalankan tugasnya. Intinya, pemerintahan tetap berjalan dengan normal, pekerjaan yang harus diselesaikan oleh para menteri dan itu saya kira harapan yang sudah disampaikan Bapak Presiden," ucapnya.

Di tempat terpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 itu akan mengambil cuti maksimal dua kali dalam sepekan untuk berkampanye Pilpres 2024.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan, Prabowo akan mengambil cuti lebih dari dua kali dalam sepekan jika ada keperluan mendesak. Seperti panggilan dari KPU.

Nusron mengatakan, Prabowo dan Gibran masih menjadi pejabat aktif. Prabowo dan Gibran, kata Nusron, tidak ingin tugas pertahanan negara dan pelayanan masyarakat terganggu karena jadwal kampanye.

Baca juga : Gencatan Senjata Israel-Palestina Dan Pembebasan Sandera Batal Hari Ini

"Jangan sampai karena jadwal kampanye tugas pertahanan negara dan pelayanan masyarakat menjadi terganggu," kata Nusron di Media Center TKN, Jalan Sriwijaya, Jakarta.

Anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid mengatakan, Mahfud tetap berkomitmen menegakkan hukum meskipun sedang cuti dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.

Menurut Yenny, Mahfud merupakan, orang yang mempunyai komitmen kuat, sehingga saat cuti pun dia tetap merasa memiliki tugas untuk mengentaskan beberapa agenda penegakan hukum.

Yenny menambahkan, Mahfud juga akan terus mengawal agenda penting mengenai penegakan hukum, terutama soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.