Kantor Dan Kediaman Wapres Di IKN Bernilai 1,7 Triliun

 Sebelumnya 
Bagaimana anggarannya? Pembangunan inti IKN Nusantara masih akan dibiayai oleh APBN tahun 2024. Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 40,6 triliun untuk IKN.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja pembangunan IKN tahun 2023 mencapai Rp 26,7 triliun dari total pagu anggaran Rp 27,4 triliun. Nilai tersebut terbagi menjadi dua variabel: pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur.

“Rp 23,8 triliun untuk infrastruktur, terutama komplek dari istana, kemudian kawasan inti pemerintah pusat, kemudian tower rumah susun untuk ASN dan pertahanan keamanan,” urai Sri Mul dalam konferensi pers realisasi APBN, di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Baca juga : Gempa M5,5 Goyang Pangandaran, Tak Berpotensi Tsunami

Pembangunan infrastruktur IKN juga mencakup untuk pembangunan jalan tol IKN, jembatan, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk air bersih dan penanganan banjir.

Sementara untuk pembangunan noninfrastruktur yaitu untuk pembangunan fungsi koordinasi perencanaan, pemindahan IKN, rekomendasi kebijakan, dukungan pengamanan terutama untuk Polri dan operasional dari Otoritas IKN.

Sri Mul menjelaskan, pada 2022 belanja negara untuk IKN sebesar Rp 5,5 triliun. Meningkat jadi Rp 26,7 triliun di 2023. Begitu juga tahun ini, belanja negara untuk IKN dianggarkan Rp 40,6 triliun.

Baca juga : Makanan Dari Keluarga Diperiksa Pakai X-ray

“Ini terutama untuk basic infrastruktur dan sampai kemudian IKN-nya bisa terbangun,” tuturnya.

Sri Mul mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya berasal dari APBN saja. Pemerintah akan menggandeng investor.

Otorita IKN optimistis target 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara bukan berasal dari APBN dapat tercapai. Kepala OIKN Bambang Susantono meyakini, tahun ini akan lebih banyak lagi investor yang menggelontorkan dananya.

Baca juga : Perusahaan China Siap Investasi Rp 6,52 Triliun

“Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi,” kata Bambang di Penajam, Senin (1/1/2024).

Ia mengungkapkan, hanya 20 persen dana pembangunan IKN Nusantara berasal dari APBN. Sisanya diupayakan melalui kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, BUMN, dan BUMD.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Rabu 3/1/2024 dengan judul Proyeknya Mulai Dilelang, Kantor Dan Kediaman Wapres Di IKN Bernilai 1,7 Triliun   

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.