Hakim Tolak Eksepsi SYL Dalam Perkara Pemerasan dan Gratifikasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak menerima eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL.

Hakim juga tidak menerima eksepsi dua terdakwa lainnya, Kasdi Subagyono dan M. Hatta.

Maka sidang perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi senilai Rp 44,5 miliar yang menjerat SYL dan dua anak buahnya tersebut di Kementan, dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Baca juga : Kakorlantas Cek Kesiapan Jalur Angkutan Lebaran Merak-Bakauheni

"Mengadili, menyatakan nota keberatan dari para terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa Syahrul Yasin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Kasdi Subagyono tidak dapat diterima," ucap Ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Hakim juga menyatakan, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang menjerat ketiga terdakwa.

Kemudian, menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah cermat, jelas, dan lengkap.

Baca juga : Nggak Mau Rakyat Susah Jelang Lebaran, Pemerintah Tak Naikkan Tarif Listrik

"Memerintahkan pemeriksaan perkara nomor 20, nomor 21, nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Syahrul Yasin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta, terdakwa Kasdi Subagyono agar dilanjutkan," sambung hakim Rianto dalam putusannya bersama dua hakim anggota, yakni Fhazal Hendri dan Ida Ayu Mustikawati.

Hakim menyebut, sebagian besar poin keberatan yang dituangkan penasihat hukum para terdakwa telah masuk dalam materi pokok perkara.

"Maka keberatan tim penasihat hukum terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima," ujar hakim pada salah satu pertimbangan hukumnya.

Baca juga : Peta Pemangkasan BUMN Sudah Ideal

Jaksa KPK mendakwa SYL melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dari pejabat eselon 1 di kementerian yang dipimpinnya sejak tahun 2020 hingga 2023.

Aksinya dilakukan bersama dua kroninya di Kementan, Kasdi dan M. Hatta selama kurun waktu sekitar Januari 2020 sampai Oktober 2023.

"Bahwa jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar total Rp 44.546.079.044," ungkap Jaksa KPK, Taufik Ibnugoho, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2024.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.