Pimpinan KPK Punya Rumah Dinas Khusus, Pantaskah..?

RM.id  Rakyat Merdeka - Teror bom ke rumah dua Pimpinan KPK tak bisa dianggap remeh. ICW mengusulkan pembangunan kompleks rumah dinas pimpinan KPK untuk mengantisipasi segala bentuk teror. Setujukah? Setelah kasus penyiraman Novel Baswedan di rumahnya, dua pekan lalu, giliran Agus Rahardjo dan Laole M Syarif yang diteror.  Rumah dua pimpinan KPK itu diteror bom molotov oleh orang tak dikenal. Hingga kini, pihak kepolisian sedang menyelidikinya. Tapi, kasusnya masih gelap. Belum diketahui siapa pelakunya. 

Agar kasus serupa tak terulang, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan perlunya pembangunan kompleks rumah dinas pimpinan KPK.  Yang mengusulkan adalah Koordinator Korupsi Politik ICW Donal Fariz di kantor MMD Initiative, Jalan Kramat 6, Jakarta Pusat, Kemarin. 

Menurut Donal, pasca teror pimpinan KPK, yang harus dilakukan adalah melakukan assessment keamanan internal. Misalnya, apakah memang penting untuk memikirkan pimpinan KPK itu punya lingkungan rumah khusus atau posisi khusus tertentu. Setidaknya, ketika pimpinan KPK tinggal di kompleks khusus, orang yang mendatangi rumah pimpinan KPK bisa terkontrol. Kondisi sekarang, sambung Donal, rumah pimpinan KPK terpisah, sehingga orang yang datang tidak   bisa dikontrol. 

Baca juga : Polisi Kasih Kabar Buruk

“Kalau dia berada di rumah khusus, misalnya kompleks tertentu, maka kan one gate, akses satu pintu masuk keluarnya bisa terkontrol, orang masuk dan keluar. Sekarang kalau rumahnya seperti ini desainnya, pengamanan one gatenya tidak terlaksana karena pecah-pecah (rumah) pimpinannya kan posisinya di mana,” jelasny. Donal juga mengusulkan agar penempatan rumah dinas bagi pimpinan KPK diwajibkan dan tidak hanya menjadi sebuah pilihan.  

Menurut Donal, tak hanya keamanan para pimpinan, keamanan para penyidik KPK juga harus dipikirkan. Pasalnya, penyidik, seperti halnya Novel Baswedan, bersentuhan langsung dengan perkara tetapi mereka tidak punya pengawalan.  “Para penyidik kan tidak punya pengamanan yang melekat. Padahal, yang ekspose gelar perkara itu adalah penyidik,” tegasnya.  Donal menilai, risiko perlawanan dari para koruptor kepada penyidik sangat besar. “Itulah yang paling rawan. Tapi KPK belum punya mekanisme pengamanannya,” jelas Donal. 

Mendapati usulan seperti itu, Jubir KPK Febri Diansyah mengaku tidak mengharapkan kompleks rumah dinas demi mencegah teror terhadap pegawai dan pimpinannya. Bagi KPK, mitigasi risiko pengamanan lebih penting dikaji ulang dibanding usulan itu. 

Baca juga : Polisi Pastikan Penemuan Bom Di Rumah Bos KPK Itu Palsu

“Kami fokus dulu pada review mitigasi risiko pengamanan. Jadi tidak berharap muluk-muluk dulu,” kata Febri, di kantornya, kemarin.  Menurutnya, mitigasi risiko pengamanan lebih urgen untuk dikaji.  “Bisa kualitas atau efektivitasnya yang direview, sehingga hasilnya lebih baik,”     ucapnya. 

Selain itu, sambungnya, KPK terus berkoordinasi dengan Polri terkait peningkatan pengamanan bagi pimpinan KPK.  Febri juga menyatakan koordinasi dengan Polri dilakukan terkait penanganan perkara.  Usulan dari ICW menuai pro kontra di.  masyarakat. Sebagaian mendukung supaya keamanan para pimpinan KPK dan keluarganya terjamin.  Suara.rakyat misalnya sangat mendukung penuh ada komplek khusus untuk pimpinan KPK dan para pegawainya. 

“Harus dibuatkan komplek perumahan KPK khususnya pimpinan KPK dan para penyidik KPK. Kita rakyat akan patungan sewa pasukan ghurka untuk jaga KPK,” supportnya.  Dukungan juga datang dari Giginaaaaaa. Menurut   dia, tak hanya keselamatan pimpinannya saja, para keluarga seperti anak, istri juga perlu dilindungi. “Makanya saya setuju! Mereka harus dilindungi!” tegas dia.
 
Sebaliknya, Nofrizal St Rumah Payuang justru melihat rumah dinas khusus KPK akan mudah bagi yang tidak suka dengan KPK membuat teror kepada keluarganya.  “Ha...ha..ha... kalau bikin komplek malah bikin gampang jambulin siapa saja KPK dan keluarganya,” ujarnya. 

Baca juga : JK & Luhut Beda Sikap

Yusron juga meyakini pimpinan KPK tidak akan setuju dan bersedia menghuni rumah dinas. Dia percaya, pimpinan KPK lebih mengutamakan teladan dan kesederhanaan. Terkait pengamanan, pimpinan KPK lebih mengutamakan keamanan dari Tuhan yang mereka percayai. “Kalau tidak percaya tanya aja sama mereka. Bravo KPK,” ucapnya. 

Tudingan lain diucapkan Lucas Wattimena. Katanya, jika rumah dinas dibangun maka akan mengeluarkan biaya lagi. Nanti, ujung-ujungnya proyek. “Pembangunan fisik..... Anggaran lagi... Proyek lagi,” ucapnya ditimpali Teguh Siswanto. “Ga perlu rumdin.”  Berikutnya, Wira Adityapati yang menyarankan agar tidak perlu rumah dinas. Yang perlu diperketat adalah pengamanan dari polisi. “Ngga usahh rumah dinass tuntutt aja kinerjaaa polisssiii brooo,” tandasnya. [REN]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.