Menteri BUMN Pecat Ari Askhara, Serikat Pekerja Garuda Bersyukur

RM.id  Rakyat Merdeka - Keputusan Erick Thohir melengserkan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara dari jabatan Direktur Utama (Dirut) Garuda, ternyata banyak diapresiasi banyak kalangan.

Kali ini, sambutan positif atas pemecatan itu datang dari Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI).

Mereka menilai, kepemimpinan Ari cenderung kontroversial dan cenderung merugikan perusahaan dan pegawai. "Kami sangat mendukung respon cepat Menteri BUMN Erick Thohir, terkait kasus penyelundupan di pesawat Garuda ini," kata Ketua IKAGI Zainal Muttaqin di Jakarta, Jumat (6/12).

Dia pun membeberkan sejumlah kebijakan kontroversial Ari Askhara, selama menjabat sebagai pimpinan tertinggi Garuda.

Zainal mengungkap, Ari pernah memalsukan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2018, dan mengubah angka yang tadinya rugi menjadi untung.

Keputusan kontroversial lainnya adalah menyuguhkan live music di pesawat, pengalihan rute penerbangan dari Jakarta-London dan Jakarta-Amsterdam melalui Denpasar, larangan foto dan video dalam pesawat terhadap penumpang dan terakhir penyelundupan Harley Davidson.

Baca juga : AP II Janji Pacu Kinerja Gapura Angkasa

Menurut Zainal, pengalihan rute London dan Amsterdam itu merugikan awak kabin karena menambah waktu kerja mereka. Pengalihan rute itu memperpanjang jarak tempuh penerbangan menuju London dan Amsterdam, hingga 19 jam lebih.

"Kami tidak mengetahui sama sekali alasan pengalihan rute melalui Denpasar ke Kualanamu di Sumatera Utara. Padahal, rute penerbangan tersebut bisa dilalui langsung dari Jakarta-London dan Jakarta-Amsterdam," papar Zainal.

"Yang paling mendasar dan prinsip, apa yang dilakukan Pak Ari atau kebijakan atau peraturan yang dilakukan sepanjang periode Pak Ari itu dilakukan dengan ucapan mereka. Ucapan Pak Ari menjadi aturan bagi perusahaan," imbuhnya.

Sejumlah kebijakan kontroversial Ari yang merugikan awak kabin secara langsung di antaranya adalah menghentikan iuran anggota, mempersulit terjadinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB), menjatuhkan larangan terbang (grounded) kepada para pengurus serikat pekerja, mem-PHK tanpa alasan yang jelas beberapa awak kabin, hingga membentuk serikat pekerja tandingan yang membela kepentingannya.

"Cukup banyak kebijakan aneh Ari Askhara selama menjabat sebagai Dirut Garuda, yang merugikan awak kabin. Maka dari itu, kami bersyukur Pak Erick memecatnya," kata Zainal.

Lebih lanjut, Zainal meminta pemerintah - dalam hal ini Kementerian BUMN - untuk mengusut tuntas keterlibatan jajaran direksi lain, yang berupaya melakukan hal serupa seperti Ari Askhara.

Baca juga : Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Putuskan Terkait Pelabuhan Marunda

“Masih banyak jajaran direksi yang berupaya melakukan langkah-langkah kebijakan merugikan terhadap awak kabin dan juga terhadap perusahaan, anak perusahaan, karyawan hingga secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat sebagai penumpang," tuturnya.

Zainal berharap, setelah pencopotan Ari Askhara, jajaran direksi maskapai pelat merah ini  bisa diisi oleh sosok-sosok yang profesional, berakhlak dan beretika baik. Sehingga mampu mewujudkan perusahaan yang menguntungkan bagi semua pihak.

Pasca dicopotnya Ari Askhara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal telah ditunjuk menjadi Plt Direktur Utama pada Jumat (6/12) pagi.

Erick mengatakan, pengganti Ari Askhara akan ditentukan secepatnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

"Semoga, pimpinan direksi pengganti Ari Askhara bisa lebih memperhatikan awak kabin. Selain itu, juga dapat menjadikan IKAGI sebagai hubungan industrial yang saling melengkapi, serta menghentikan serikat pekerja tandingan yang ilegal," pungkas Zainal.

Ari Askhara diberhentikan menyusul kasus penyelundupan motor Harley Davidson bekas, dan dua sepeda Brompton dalam pesawat baru Airbus A330-900.

Baca juga : Jokowi Pasrah dan Bersyukur

Nilai potensi kerugian negara dalam kasus ini berkisar antara Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Menurut Erick, penyelundupan ini merupakan proses menyeluruh di dalam maskapai pelat merah tersebut. Bukan hanya individu.

Dalam daftar manifes penumpang pesawat Garuda yang mengangkut barang selundupan itu, terdapat 22 nama yang di antaranya direksi Garuda Indonesia.

Terkait hal ini, Kementerian BUMN masih akan menunggu hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bukan tak mungkin, ada oknum lainnya yang tersangkut kasus ini.

Kasus ini tidak hanya masuk ke ranah perdata, tapi juga pidana mengingat adanya kerugian. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.