Perbaikan Krisis Imbas Pandemi Covid-19 Butuh Waktu 10 Tahun

RM.id  Rakyat Merdeka - Wabah virus Corona (Covid-19) memberi dampak buruk terhadap ekonomi dan politik di banyak negara, termasuk Indonesia.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta menyatakan kondisi akibat pandemi Covid-19 sebagai krisis berlarut. 

"Secara global yang kalau kita lihat ini masuk ke dalam siklus jangka panjang. Saya baca teori Ibnu Khaldun dan juga teori George Modelski memang menuju kondisi ideal setelah krisis parah butuh waktu panjang," kata Anis dalam live diskusi virtual di Channel Narasi Institute, kemarin malam.

Dia yakin untuk memulihkan kondisi Indonesia sekarang ini membutuhkan waktu lama. Dalam prosesnya banyak masalah yang terus berlarut. 

"Jelas bahwa perubahan untuk menuju sistem global itu membutuhkan waktu yang panjang bahkan hingga seratusan tahun. Lalu dengan kondisi sekarang, berdasar literasi dari sejarah modern kita bisa lihat paling tidak krisis ini berlangsung 10 hingga 12 tahun," papar Anis Matta.

Baca juga : BPIP: Memperkenalkan Kembali Pancasila Masih Sangat Urgent

Ini dianggap sebagai faktor disrupsi global. Faktor utama krisis ekonomi kali ini didorong oleh faktor non ekonomi.

Anis Matta memberikan masukan yang bisa dilakukan Pemerintahan Jokowi yaitu sebaiknya membuat tiga cluster dalam menghadapi krisis berlarut ini yaitu pertama cluster ilmuwan atau para saintis terbaik bangsa, agar pemerintah bisa memahami krisis pandemi ini secara mendalam dan tepat. 

Kedua cluster public service khususnya sektor kesehatan, sektor sosial, sektor pendidikan dan ekonomi didalamnya.

Kemudian ketiga adalah cluster geopolitik. Cluster ketiga ini menurut Anis Matta yang minim mendapat penanganan oleh pemerintah.

"Strategi geopolitik kita nampak tidak punya arah," katanya.

Baca juga : Tips Berbelanja Aman di Pasar Saat Pandemi Covid-19

Dalam diskusi tersebut, Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menilai sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan marah kepada sebagian menteri sebagai hal wajar. Ini harus jadi bahan evaluasi Kementerian.

"Presiden mengakui bahwa kinerja sebagian menterinya ini lamban. Lalu siapa disini yang akan bertanggung jawab tentu dalam konteks disini yang bertanggung jawab kepada rakyatnya adalah presiden sendiri," terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Fadli, sekarang ini harus terjadi konsolidasi di dalam pemerintahan dan juga di dalam negara.

Tujuannya agar peserta di dalam kabinet ini tidak hanya bisa kerja, tetapi juga kabinet ini memposisikan dirinya sebagai kabinet krisis yang mampu bekerja cerdas dalam kondisi darurat.

"Ini harus kabinet bukan kabinet pesta. Karena kalau pesta itu bagi-bagi kekuasaan tapi krisis fokus dan punya kepekaan dan inisiatif untuk menemukan solusi," kata Fadli.

Baca juga : Alat Tes Covid-19 Buatan LIPI Hanya Rp 100 Ribu

"Jadi kalau kabinet pesta itu ya pesta dari Partai Politik. Mereka bagi-bagi kekuasaan, ada yang pas atau tepat sesuai dengan bidangnya sehingga mampu bekerja untuk rakyat tapi ada juga ini emang lamban karena harus beradaptasi dulu," terangnya. 

Dia juga berharap, jangan sampai presiden itu hanya nantinya menjadi pengamat. Jangan cuma mengamati lalu menghimbau. Menurut dia waktu sekarang tidak tepat jika hanya mengamati menteri saja. 

"Ini adalah waktu untuk beraksi dan mengintervensi dengan cepat, terukur dan tepat," tegas Fadli. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.