Saran Aja Nih... Buang Ego, Bermusyawarah Lebih Baik

RM.id  Rakyat Merdeka - DPRD Jember sepakat memakzulkan Bupati Jember Faida. Meski begitu, Faida masih beraktivitas normal.

Faida menolak pelengseran dirinya. Dia menegaskan, mendapat mandat rakyat untuk memimpin Jember hingga periode kepemimpinannya berakhir. “Tidak semudah itu menurunkan seorang bupati, karena kami mendapat amanat dari rakyat,” tegas Faida. 

Dia menegaskan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Bupati Jember dan aktivitas birokrasi di Pemkab Jember seperti biasa. Bahkan, untuk saat ini dia akan fokus pada penanganan Covid-19. “Karena saya sebagai Ketua Satgas Covid-19 Jember,” ungkapnya. 

Baca juga : Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perlu Didukung Semua Pihak

Netizen ramai menanggapi pemakzulan kepala daerah oleh DPRD. Bukan apa-apa, kepala daerah baik bupati, wali kota dan gubernur, dipilih oleh rakyat. Bukan oleh anggota legislatif (DPRD). 

“Sistem yang benar sich. Kalau pengangkatannya melibatkan pemilihan langsung dari masyarakat, seharusnya masyarakat pula yang menentukan mundur atau tidaknya bupati tersebut untuk mengantisipasi terjadinya huru-hara di daerahnya, semacam referendum. Jangan dianggap sepele hal ini,” ungkap DwipanggangArya. 

Haviez_aviez mengingatkan anggota dewan dan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Dengan begitu, segala kebijakan dan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat yang memilihnya. “Kenapa rakyat Jember diam saja?? Bukankah anggota DPRD yang milih rakyat?? Bukankah Bupati yang milih juga rakyat???” tegas Satrianaga. 

Baca juga : Zaman Sekarang, Kades Berani Marahi Gubernur

Antoniobanserep mengatakan, rakyat bisa membantu bupatinya untuk terus memimpin. Dia menuding, mereka yang melengserkan Bupati Faida, merupakan orang-orang yang tidak kebagian proyek dan lain-lain. “Jadi gak mau makan gaji buta... karena tujuannya di DPRD, dan lain-lain bisa mainin proyek sehingga dapat uang dan balik modal!!! Kalau bupati benar rakyat bisa membela sang bupati!!!” ujarnya.

 “Tidak semudah itu menurunkan seorang kepala daerah, kecuali rakyat tidak menginginkan ‘BUPATI JEMBER’ pilihan RAKYAT.... DPRD intropeksi diri dulu,” ungkap Katiktubin. 

Sementara, Putriaaamp2 mengaku sebagai warga Jember, dirinya tidak merasakan keadilan selama dipimpin Faida. Dia menunjuk beasiswa yang tidak tepat sasaran. “Ada temen gue bermobil dapet Rp 9 juta anjir, fasilitas kota yang kurang kaya, jalan yang amblas sampe sekarang belum kelar. Jembatan yang katanya 4 miliar, lewat situ mata saya makin silinder,” tuturnya. 

Baca juga : Dapat Opini WDP, Menpora: Kita Harus Bekerja Keras Agar Lebih Baik

“Alhmdulilah kalo dimakzulkan. Dulu Jember 5 tahun lalu kota terbesar ketiga di Jawa Timur, pendidikan juga bagus. Sekarang suram. Kalah sama bwi, Bondowoso juga. Jalan di bwi yang mau ke jember bagus, ketika masuk Jember jalannya jelek. Salam anak rantau. Jembatan 4M besi kek gitu, di Bali 4M udah mantap,” ungkap SoemarnoFaried. 

DKusdedi meminta semua pihak introspeksi diri. Kata dia, demi kebaikan bersama, terutama masyarakat Jember, sebaiknya saling introspeksi antara Bupati dan DPRD-nya. “Yang berhak melengserkan Mendagri. Itu pun harus ada rekomendasi dari MA. Mohon buang ego masing-masing, bukankah berdamai bermusyawarah jauh lebih baik,” ujarnya. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.