Dark/Light Mode

Rencana Pendidikan Militer Untuk Mahasiswa

Yang Mau Jadi Tentara Antre, Fokus Sesuai Fungsinya Saja

Jumat, 21 Agustus 2020 05:42 WIB
Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono. (Istimewa)
Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono. (Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana menerapkan pendidikan militer untuk mahasiswa melalui program Bela Negara. Saat ini, kebijakan itu tengah digodok dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, lewat program tersebut pihaknya ingin anak muda Indonesia tak hanya kreatif dan inovatif. Namun cinta terhadap bangsa dan negara.

“Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan,” kata Trenggono dalam keterangan resmi, Minggu (16/8).

Menurut Trenggono, Program Bela Negara akan terus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Program tersebut bertujuan menyadarkan masyarakat, khususnya anak muda untuk bangga sebagai orang Indonesia.

Ia lantas menyinggung Korea Selatan (Korsel) yang mampu mengguncang dunia melalui budaya K-Pop. Menurutnya, dilihat dari sudut pertahanan, langkah itu merupakan cara Korsel lewat industri kreatif mempengaruhi dunia.

Baca juga : Dosen, Peneliti dan Mahasiswa Ethiopia Ingin Belajar di Indonesia

“Indonesia harusnya bisa seperti itu karena kita punya seni dan budaya yang banyak,” ujarnya. Di sisi lain, Trenggono juga menyatakan para milenial bisa menunjukkan kecintaan terhadap negara dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad).

Program Komcad, kata dia, sudah sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Trenggono memastikan Komcad bukan program wajib militer yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara.

Komcad merupakan upaya negara untuk memfasilitasi pelatihan kepada masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang. Trenggono menyatakan, Indonesia akan memasuki era bonus demografi mulai tahun 2025 sampai 2030.

Bonus demografi itu ditandai dengan dominannya penduduk usia produktif. Netizen menanggapi beragam rencana Kemenhan tersebut. Ada yang setuju, banyak pula yang menolak.

“Saya setuju. Malah kalau bisa, seluruh rakyat yang sudah dewasa diwajibkan militer. Untuk berjaga-jaga. Seandainya terjadi apa-apa, rakyat sudah siap,” ujar Rismaayunur.

Baca juga : Ipar Nurhadi Dicecar Soal Aliran Duit Suap

“Setuju nih, biasanya mahasiswa ngelewatin 3 tahap ospek kampus, ospek fakultas dan ospek jurusan terus kalo masuk himpunan ada lagi Latihan Kepemimpinan (LK) dan LK ini nih ospek tapi kaya bullying mending LK ini sama militer aja kan materinya tentang kepemimpinan,” ungkap Rudihrdsh.

Ucokseparoh mengungkapkan, program tersebut banyak positifnya. “Minimal dengan program begini menjadi anggota militer bukan lagi sesuatu yang WoW bagi masyarakat dan diharapkan penyalahgunaan atribut-atribut militer nggak ada lagi.

Cuma masalahnya, punya uang ga?,” katanya. Menurut SBSembiring, rencana itu baik dan tepat. Kata dia, pendidikan dasar kemiliteran sangat perlu untuk pembentukan karakter generasi muda yang tangguh dan cinta Tanah Air.

“Tapi pendidikan militer berbiaya besar. Jangan sampai dijadikan proyek semata oleh segelintir dan esensinya terlupakan,” tuturnya.

“Gpp lah, daripada ntar mahasiswanya direkrut jadi kader partai, mendingan begini. Wamil gak hanya sekadar fisik, berbangsa dan bernegara, tapi juga ada hal lain yang buat bikin moral dan mental terasah, gas keun,” tegas Wahyu52244.

Baca juga : Langkah Unas Ringankan Beban Mahasiswa dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Sementara JL_Apatheia tidak setuju dengan rencana pendidikan militer untuk mahasiswa. “Lebih baik buat pendidikan teknologi dan ilmu pengetahuan aja,” ujarnya.

“Aku itu dari dulu kurang sepakat dengan term “pendidikan bela negara”. Lebih bagus kalo anak muda itu dikasih “pendidikan bela rakyat”,” ungkap Habibash4.

David_ak6 mengungkapkan, program tersebut tidak ada bedanya dengan Resimen Mahasiswa (Menwa). “Kalau Kemenhan benerbener berkomitmen dengan program ini, trus Menwanya mau dikemanain ya,” katanya.

“Wamil aja, minimum 2 tahun mengabdi untuk semua WNI berumur 19 tahun. Syaratnya digaji layak dan tidak pandang bulu bukan cuma buat yang kuliah aja. Kalau pendidikan militer mah nanggung dan nyusahin rakyat karena pastinya ada tambahan ongkos kuliah buat kegiatan itu,” tutur Valkyreism. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.