Mobilisasi Pengetahuan di Era Pandemi Penting untuk Penguatan Ekonomi dan Sosial

 Sebelumnya 
Ketiga, kualitas SDM perpustakaan, yaitu pustakawan dan teknis pengelola perpustakaan baik kualitas dan kuantitas di Indonesia. Keempat, fasilitas layanan yang tidak memadai. Kelima, koleksi atau sumber bacaan yang masih terbatas. Keenam, minat baca masyarakat yang belum optimal sehingga perlu didorong menjadi menjadi habit. "Jika ini dapat diperbaiki, maka Indonesia kedepan akan mampu menjadi raksasa ekonomi baru dunia. Di samping sumber daya alam yang baik juga kualitas SDM yang unggul melalui budaya literasi," jelasnya.

Ke depan, lanjut dia, upaya peningkatan layanan perpustakaan perlu komitmen pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat di perpustakaan. Seperti kegiatan dogeng sebagai bagian transformasi pengetahuan dan kolaborasi pemerintah dan swasta melalui dengan CSR dan mendorong sukarelawan, serta pemanfaatan anggaran daera dan dana desa untuk penguatan literasi. 

Baca juga : Diversifikasi Pangan Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Naftalina Sipayung menyoroti upaya implementasi reformasi birokrasi di bidang perpustakaan dari perspektif pelayanan publik. Dijelaskannya, upaya yang dilakukan  Perpusnas sangat inovatif dan inilah sesungguhnya reformasi birokrasi dalam layanan publik. "Sebab itu, diharapkan upaya percepatan reformasi layanan perpustakaan di seluruh Indonesia melalui komitmen pemerintah daerah yaitu Kepala Dinas Perpustakaan, inovasi layanan untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat serta pengembangan layanan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi," ucapnya. 

Naftalina juga menjelaskan pandangan terhadap kompetensi para Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak berlatar belakan ilmu perpustakaan. Dengan perubahan sistem rekrutmen pejabat tingga pratama melalui lelang terbuka, sangat terbuka kesempatan bagi seluruh ASN dan tentu memungkinkan juga membangun pengetahuan secara otodidak. Naftalina berpandangan, pimpinan yang tidak memiliki latar belakang diperlukan kajian gab kompetensi, bila ada harus didiklatkan dan bila tidak mampu ada evaluasi secara periodik.

Baca juga : Pilkada Di Tengah Pandemi, Perludem Ingatkan Pentingnya Mitigasi Penularan Corona

Terkait masalahan pustakawan, Kemenpan-RB membuka kesempatan untuk beralih kepada jabatan fungsional karena perubahan struktur, termasuk kesempatan formasi pustakawan untuk formasi Pemerintah Daerah. Masalahnya, Pemda sering kurang tertarik mengusulkan formasi jabatan fungsional pustakawan. "Di sinilah, Perpustakaan Nasional perlu ikut menyampaikan kepada Pemerintah Daerah agar mengusulkan formasi pustakawan untuk dapat dikembangkan. Termasuk mengusulkan perpustakaan menjadi salah satu komponen indikator reformasi birokrasi," ujar Naftalina. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.