212 Tahun 2020 Tak Semerinding 212 Tahun 2016

 Sebelumnya 
Hal itu antara lain disuarakan oleh Salman Alfarisi, perwakilan dari FPI DKI Jakarta saat berorasi. Dia bilang, UU Ciptaker itu sudah melahirkan ketidakadilan kepada kaum buruh.

Salman mengatakan, meski UU Ciptaker disahkan DPR, Jokowi bertanggung jawab karena mengusulkan regulasi tersebut. “Bukan hanya legislatif, biangnya adalah eksekutif. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita minta bapak Jokowi mundur. setuju?” kata Salman. “Setuju,” jawab hadirin. Massa yang hadir sesekali meneriakkan yel-yel Jokowi.

Baca juga : Airlangga Pede Investasi RI Tembus Rp 900 Triliun

Aksi yang mendapat pengawalan ketat dari polisi ini tak berlangsung lama. Menjelang adzan ashar, aksi bubar dengan tertib. sekitar pukul 16.00 WIB mobil komando juga sudah meninggalkan lokasi. Setelah itu massa ikut meninggalkan lokasi satu per satu.

Namun, sepuluh menit kemudian, massa berbeda memulai keributan. Terlihat massa yang didominasi anak-anak remaja dan berbaju hitam mulai melempari polisi yang menjaga barikade.

Baca juga : Amankan Demo UU Ciptaker, Polisi Minta Bantuan 211 Personel Pemprov DKI

Laskar FPI di lokasi pun sempat melerai massa dan meminta massa membubarkan diri. Namun ajakan tersebut diabaikan oleh massa remaja tersebut. Ada aksi PA 212 cs ini membuat buruh yang sudah saban hari demo UU Ciptaker urung turun ke jalan. Serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) membatalkan aksi menggeruduk Istana.

Presiden KSBSO, Elly Rosita khawatir aksi demo yang dilakukan kemarin berujung anarkis seperti Kamis 8/10). Padahal tujuan aksinya hanya membatalkan UU Ciptaker. “Kita tidak mau unjuk rasa kita ditunggangi dan membawa keburukan, padahal bukan kami yang melakukan,” kata Elly, kemarin.

Baca juga : 14 Pendemo UU Ciptaker Jadi Tersangka Perusakan Fasilitas Umum Surabaya

Meski begitu, dia bilang aksi buruh di daerah terus berlangsung. Hal yang sama disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Dia mengaku tidak ikut demo kemarin. Pihaknya akan fokus pada judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lalu apa tanggapan Istana terkait tuntutan para pendemo ini? Tenaga ahli utama Kantor staf Presiden, Donny Gahral Adian menilai, aksi ini bukan gerakan moral, melainkan sebuah gerakan politik. “Tidak ada di dalam sejarah Presiden mundur gara-gara sebuah produk perundang-undangan, yang mana itu pekerjaan bersama antara parlemen dengan pemerintah,” kata Donny, kemarin. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.