DPRD Kota Bandung Janji Pelototi Penerapan Teknologi Digitalisasi Di OPD

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Kota Bandung menginisiasi kebijakan strategis terkait pelayanan publik digital melalui sistem pelayanan yang berbasis pembayaran non tunai. 

Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto Silalahi, mencermati penerapan teknologi digitalisasi oleh Pemkot Bandung, di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) unit penghasil.

Menurutnya, penerapan digitalisasi melalui aplikasi efektif dan efisien bilamana dalam memberikan pelayanan mampu menghimpun data.

Namun keberhasilannya kata dia, sulit terukur bila tidak terkoneksi ke Bandung Command Center sebagai sistem pengelolaan pengaduan secara maksimal.

Baca juga : Sistem Wakaf Berbasis Teknologi, Dorong Mobilisasi Dana Lintas Negara

Folmer berharap, digitalisasi dalam pelayanan publik dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. 

"Dengan adanya kemudahan pelayanan, diharapkan dapat mengubah stigma ketidakpercayaan masyarakat atas pelayanan buruk pemerintah," terang politisi PDI Perjuangan ini di Gedung DPRD Kota Bandung, Jum'at (6/11/2020). 

Sejalan dengan hal tersebut, Folmer mengakui bahwa perubahan sistem pelayanan di Dinas Perhubungan, seperti Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-E), atau di Dinas Kesehatan melalui Aplikasi bernama SEHAT (Sistem Elektronik Aplikasi Rujukan Terpadu), tujuannya memang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat, agar mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. 

"Itu memang menjadi kerja pemerintah kota untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tetapi, dalam pelaksanaan pemangku kebijakan tidak mampu mengontrol kegiatan secara utuh. Sebenarnya pada titik itu disinyalir menjadi kunci penyelewengan," ujarnya. 

Baca juga : Nokia Perkenalkan Teknologi Identifikasi Covid -19

Folmer mengisyaratkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih terhalang stigma buruk atas pelayanan pemerintah.

Maka, memaksakan digitalisasi pelayanan publik merupakan upaya pemerintah yang terkesan dipaksakan.

Padahal mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tak sekedar melalui aplikasi. 

"Stigma yang ada di masyarakat adalah pemerintah yang ingin dilayani, seharusnya pemerintahlah yang melayani. Masyarakat hanya ingin dilayani dalam memenuhi kebutuhan mereka," tukas Folmer. 

Baca juga : Samsung Galaxy Watch3 Benamkan Teknologi Unggulan

Terkait hal ini, DPRD Kota Bandung, jelasnya, terus melakukan pengawasan agar pemerintah kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan programnya terintegrasi dengan sistem pengawasan digital, serta dapat memantau situasi di masing-masing OPD. 

"Kalau setiap kegiatan bisa terus diawasi akan mempermudah pemangku kebijakan berikan solusi masalah. Persoalan itu kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit?" pungkas Folmer . [DR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.