GMNI Nilai Ahmad Basarah Cocok Jadi Pembantu Jokowi

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Arieo Pandiko menilai, saat ini waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja para bawahannya dengan mereshuffle kabinet.

Apalagi, dalam waktu singkat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dua menteri Kabinet Indonesia Maju atas dugaan kasus korupsi. Yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

"Ditangkapnya dua menteri ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ini momentum untuk evaluasi dan reshuffle kabinet," kata Arieo Pandiko dalam keterangannya, Jumat (18/12).

Baca juga : PKB Manut Jokowi Saja

Selain dua menteri yang ditangkap KPK, dia juga menilai, sejumlah pembantu presiden dianggap tidak mampu lagi menjalankan tugas dan memenuhi ekspektasi. Jika presiden tidak melakukan reshuffle, hal ini akan mengganggu jalannya pemerintahan dan masyarakat yang akan merasakan dampaknya.

Arieo menambahkan, untuk mengisi kekosongan posisi Mensos yang ditinggalkan Juliari, Presiden Jokowi harus memilih sosok yang benar-benar memahami Pancasila dan UUD 1945. Agar visi-misi Presiden Jokowi dapat ditransformasikan dalam program-program kementerian.

"Sehingga sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sosok yang layak dan sesuai dengan kriteria tersebut adalah Ahmad Basarah," ungkap Arieo.

Baca juga : Wishnutama Pamer Jadi EO Asian Games

Dia menilai, Wakil Ketua MPR dan Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) GMNI sosok yang ideal sebagai pembantu presiden. Baik sebagai Mensos, maupun menteri lain yang mengurusi hajat hidup orang banyak.

"Ahmad Basarah sosok nasionalis yang berintegritas dan benar-benar memahami Pancasila serta UUD 1945. Saya yakin beliau mampu menjalankan amanat UUD 1945 khususnya pasal 33. Ini modal penting untuk membawa kemajuan jalannya pemerintahan Pak Jokowi dan membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, menjawab usulan ini, Basarah malah menyebut nama-nama kader PDI Perjuangan yang dianggapnya mumpuni menjadi menteri. Basarah mengaku telah mendapatkan tugas khusus dan spesifik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Baca juga : Reshuffle Kabinet Tak Akan Reda Karena Jokowi Belum Bicara

"Ada Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Eriko Sotarduga Sitorus, Sukur Nababan dan Komarudin Watubun saya nilai sebagai figur yang potensial menjadi Mensos. Bu Mega sudah memberikan saya suatu tugas khusus dan spesifik dalam konteks pembangunan bangsa sehingga saya harus fokus pada tugas tersebut," ungkap Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Basarah menegaskan kembali, wewenang mengusulkan nama calon menteri dari internal PDI Perjuangan adalah hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sementara wewenang untuk mengangkat seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.