Publik : Pemberantasan Korupsi Makin Berhasil Karena OTT

 Sebelumnya 
Kepercayaan dan apresiasi tinggi kepada KPK juga diiringi harapan yang tinggi pula. Masyarakat berharap komisi antirasuah lebih tegas (11 persen), memberi hukuman lebih berat (10,4 persen) dan meningkatkan kinerjanya (9,5 persen).

"Publik memiliki harapan yang tinggi kepada KPK, namun KPK jangan menjadikan itu sebuah beban karena di sisi lain, publik pun juga sangat mendukung langkah KPK dan akan selalu berada di belakang KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia," tandas Kunto.

Baca juga : Lahan Pemakaman Covid Makin Terbatas, Ayo Disiplin Protokol Kesehatan!

Anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu meminta KPK tidak lantas besar kepala dengan hasil baik tersebut. KPK masih harus konsisten dalam pekerjaannya memberantas korupsi di Tanah Air.

Dia berharap, pencegahan korupsi bisa benar-benar berjalan. "Jadi, bukan hanya penindakannya tapi pencegahannya. Kita harus konsisten dengan aturan yang dibuat bisa dilaksanakan, apalagi ini tentang strategi nasional pencegahan korupsi," ujarnya.

Baca juga : Trump Doakan Yang Terbaik Untuk Pemerintahan Baru, Tapi Ogah Sebut Nama Biden

Sementara Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2019-2023 Yenti Ganarsih mengamini, sejauh ini KPK sudah bekerja dengan baik. "Hanya memang ada beberapa kasus yang harus dibuka. Bahkan, waktu itu saya berharap ya, berharap kasus-kasus yang agak complicated artinya yang ada di kejaksaan, di polisi terusnya bersinergi gitu ya, itu menunjukkan bahwa kita tuh satu," tutur pakar hukum TPPU itu.

Sementara Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menyorot komunikasi publik KPK yang dianggap masih kurang. KPK itu bicara ke publik hanya pada satu kali event, yakni saat ada OTT.

Baca juga : BI: Pembiayaan Korporasi Mulai Menggeliat

Tetapi ketika mereka ingin melakukan strategi pencegahan dengan pendidikan-pendidikan, jarang sekali komisi pimpinan Firli Bahuri cs ini berbicara ke publik. "Teman-teman media ini mungkin bisa membantu KPK pada saat mereka melakukan program-program pendidikan publik atau pencegahan dan lainnya," tutur Hensat, sapaan akrabnya.

"Survei Kata Publik tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia" diselenggarakan Lembaga survei KedaiKOPI pada tanggal 4-11 Januari 2021 di 34 provinsi seluruh Indonesia secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Jumlah responden 2000 orang yang berusia 17 tahun ke atas, dengan kesalahan pencuplikan (margin of error) +/- 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.