Dark/Light Mode

Kerumunan Saat Jokowi Di NTT

Harap Maklum Saja, Ya!

Kamis, 25 Februari 2021 07:55 WIB
Kerumunan masyarakat yang antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi di NTT, Selasa (23/2). (Foto: Tangkapan layar)
Kerumunan masyarakat yang antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi di NTT, Selasa (23/2). (Foto: Tangkapan layar)

 Sebelumnya 
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay juga memaklumi kerumunan itu. Dia melihat, Jokowi tidak bisa menghindari kerumunan warga yang mendekat. 

"Presiden itu kan banyak yang mengidolakan. Wajar mereka antusias dan ingin mendekat, selfie, salaman, dan lain-lain,” ucapnya, via pesan WhatsApp kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : Kunjungi NTT, Jokowi Ajak Masyarakat Pakai Masker

Namun begitu, dia berharap, pihak protokol yang mengatur jadwal Jokowi bertanggung jawab atas kejadian ini. “Kegiatan Presiden di sana tentu sudah diatur sebelumnya. Protokol lah yang mengatur seluruh kegiatan dan perjalanan Presiden selama di sana," tegasnya.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman juga bisa memaklumi. Dia tidak sepakat jika kerumunan seperti itu harus dibawa ke ranah hukum. Sebab, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan kontraproduktif dalam penanganan pandemi. 

Baca juga : Nama Ibunda Jokowi Diabadikan Di Pesantren Al Mizan Majalengka

"Sanksi, saya tidak dalam posisi mendukung ya. Tapi, mendukung upaya peningkatan komunikasi risiko yang tepat dan efektif. Kemudian diperkuat dengan role model atau keteladanan dari public figure," kata Dicky, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Sedangkan yang meminta masalah ini dibawa ke ranah hukum, banyak bertebaran di Twitter. Sampai-sampai, kata “kerumunan” nangkring di jajaran trending topic. Ada 51,7 ribu cuitan membahas persoalan ini.

Baca juga : Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Pedagang Pasar

Salah satu yang mencuitkan ini adalah akun @KetumProDEM. Dia mempermasalahkan alasan spontanitas. Sebab, dia memandang, ada pelemparan paket oleh Jokowi ke arah kerumunan massa tidak mengindahkan protokol kesehatan. "(Ini) menunjukkan Pemda tak memberlakukan prokes dan aturan PPKM seperti instruksi Pemerintah Pusat. Rakyat dihukum, rakyat diminta maklum," kritiknya. 

Politisi Fraksi PKS Mardani Ali Sera ikut nimbrung. Menurutnya, kasus kerumunan yang melibatkan Jokowi ini bukan yang pertama. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.