Tangkal Ekstremisme Dan Terorisme, Gusdurian Tawarkan 4 Solusi

RM.id  Rakyat Merdeka - Jaringan Gusdurian menawarkan empat solusi untuk menangkal ekstremisme dan terorisme di Tanah Air. Yang terdiri dari pendekatan teologis, kerja-kerja di masyarakat akar rumput, kebijakan negara, dan penguatan peran organisasi masyarakat sipil.

“Yang paling pertama tentu dimensi teologis. Memperkuat ajaran agama yang membawa prinsip kasih sayang dan perdamaian, basisnya adalah keadilan serta pembebasan dari penindasan,” ungkap Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, dikutip dari laman NU Online.

Alissa menjelaskan, banyak penyebab orang melakukan aksi teror. Antara lain dilatarbelakangi oleh pemahaman keagamaan yang sempit, impitan ekonomi, dan sikap mayoritarianisme atau menganggap diri sebagai kelompok mayoritas di suatu daerah. Sehingga, seseorang merasa berhak melakukan apa saja.

Baca juga : Teroris Makin Tolol

Kedua, pendekatan kerja-kerja kemasyarakatan yang dilakukan di akar rumput. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sikap perdamaian dan penerimaan satu sama lain, welas asih, serta membangun sinergitas antar warga.

Ketiga,  dimensi kebijakan. Alissa menegaskan, berbagai kebijakan yang diambil oleh negara atau pemerintah dengan seluruh aparaturnya harus mendorong tumbuhnya sikap adil dan non-diskriminasi.

Ia mengilustrasikan satu kasus yang terjadi di daerah. Misalnya, ada seorang bupati yang baru terpilih dan ingin mendapatkan dukungan. Seketika, ia mendekati kelompok-kelompok yang berpotensi menyebarkan sikap permusuhan.

Baca juga : Pandemi Tak Surutkan Terorisme, Pemerintah Jangan Kendor Laksanakan Pencegahan-Penindakan

“Kalau sampai seperti itu, maka sebetulnya bupati tersebut seperti sedang membesarkan anak macan. Apalagi, ketika dia membuat kebijakan yang memberikan priviledge  atau favoritisme yang diberikan kepada kelompok tertentu,” tegas putri sulung Presiden RI ke-4, almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 

“Jadi, dimensi kebijakan publik ini sangat penting. Memastikan agar para kepala daerah itu berpikir secara Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusional,” lanjutnya. 

Keempat, penguatan peran organisasi atau kelompok masyarakat sipil. Menurut Alissa, kelompok masyarakat sipil inilah yang giat melakukan kerja-kerja pendampingan masyarakat di akar rumput. 

Baca juga : MUI: Terorisme Tak Sesuai Ajaran Agama Apa Pun

"Yang mengingatkan negara juga (kelompok) masyarakat sipil. Kalau tidak, mungkin mayoritarianisme di tingkat lokal  yang tidak tampak bahaya, malah bisa menjadi bahaya. Ini juga kerja yang harus kita perkuat,” tegas alumnus Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.