Dark/Light Mode

Ini Alasan MA Bebaskan Advokat Lucas

Kamis, 8 April 2021 21:20 WIB
Advokat Lucas. (Foto: Ist)
Advokat Lucas. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) pengacara Lucas, terpidana kasus merintangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan putusan itu, Lucas bebas.

Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro mengatakan, alasan Lucas mengenai adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi MA, dapat dibenarkan.

"Dengan pertimbangan antara lain, bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan Pemohon PK/Terpidana terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan," ujar Andi saat dikontak wartawan, Kamis (8/4).

Lucas, didakwa melakukan obstruction of juctice dalam pengertian secara fisik menghalang-halangi, mencegah, merintangi terhadap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan.

Berita Terkait : PK-nya Dikabulkan MA, Advokat Lucas Bebas

Atau, melakukan obsruction of justice dalam pengertian memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan.

"Atas dasar pertimbangan tersebut pemohon PK/terpidana, dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum," imbuhnya.

Menurut Andi, Ketua Majelis PK, Salman Luthan, menyatakan Dessenting Opinion (DO) terhadap putusan tersebut.

"Dengan pertimbangan, alasan PK pemohon/terpidana tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu alasan PK harus ditolak," beber Andi.

Baca Juga : Keren! PLN Borong 17 Penghargaan Pada Ajang The Best Indonesian Green Award 2021

Namun karena kalah suara dari dua hakim anggota, Abdul Latif dan Sofyan Sitompul, PK itu akhirnya dikabulkan.

KPK sendiri menyesalkan dikabulkannya PK Lucas itu. "Diputus bebasnya narapidana korupsi pada tingkat PK tentu melukai rasa keadilan masyarakat," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (8/4).

Dia menyebut, sejauh ini komisi antirasuah belum mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim karena belum menerima putusan lengkapnya. Tapi Ali memastikan, KPK sangat yakin dengan alat bukti yang mereka miliki.

"Sehingga sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung pun dakwaan jaksa KPK maupun penerapan hukum atas putusan pengadilan tingkat di bawahnya tetap terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan," tuturnya. 

Baca Juga : Sony Subrata: Waspadai Propaganda Komputasional Di Indonesia

Ali menyatakan, fenomena banyaknya PK yang diajukan oleh terpidana korupsi saat ini seharusnya menjadi alarm atas komitmen keseriusan MA secara kelembagaan dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi butuh komitmen kuat seluruh elemen bangsa, terlebih tentu komitmen dari setiap penegak hukum itu sendiri," tegas Ali.

Sebelumnya, pada 20 Maret 2019, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Lucas. Hukuman Lucas dikurangi menjadi 5 tahun penjara di tingkat banding.

Di tingkat kasasi, hukuman Lucas kembali disunat menjadi 3 tahun penjara. Lucas kemudian mengajukan PK ke Mahkamah Agung. MA mengabulkan PK tersebut dalam sidang putusan yang berlangsung pada Rabu (7/4). [OKT]