Ogah Kayak India, Pemerintah Terus Edukasi Warga Tak Mudik Dengan Terapkan PPKM Mikro

RM.id  Rakyat Merdeka - Meningkatnya kasus Covid-19 di India menyita perhatian dunia. Pemerintah Indonesia pun melakukan berbagai upaya agar kasus Covid-19 di Tanah Air bisa terus dikendalikan, sehingga tidak terjadi seperti di India.

“Yang pasti kita terus menerus mengedukasi masyarakat. Adanya larangan mudik itu kan salah satu upaya kita mengurangi mobilitas,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan, Selasa (20/4).

Langkah antisipasi lainnya, adalah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Khususnya di daerah-daerah tujuan mudik, daerah zona merah atau yang kasusnya meningkat. Kemudian, penguatan testing, tracing, treatment terutama di daerah-daerah tujuan mudik.

Nadia menjelaskan, pemerintah juga terus meningkatkan capaian program vaksinasi. Teorinya bahwa 70 persen dari sasaran vaksinasi bisa memberikan perlindungan, atau menekan laju penularan virus. 

“Kita tahu bahwa vaksin memberikan perlindungan kepada individu untuk tidak menjadi sakit. Kalaupun sakit, tidak parah atau berakhir kematian. Itu perlindungan yang diberikan,” kata Nadia.

Baca juga : Efektif Tekan Pandemi, Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Hingga 3 Mei

Pemerintah berharap kepada seluruh masyarakat agar bisa menahan diri tidak mudik. 

Nadia mengaku bisa memahami bahwa masyarakat menginginkan sekali bisa berkumpul bersama keluarga saat Lebaran. 

Tapi tentunya kita menahan diri jangan sampai kemudian terjadi pelonjakan kasus di kemudian hari. 

“Kita tahu peningkatan kasus selalu berhubungan dengan mobilitas yang tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, sudah sekitar 17 juta dosis vaksin yang disuntikan sampai saat ini. 

Baca juga : Sosialisasi Larangan Mudik, Pemerintah Kudu Gandeng Tokoh Publik Dan Influencer

“Orangnya itu ada 11.100.000 untuk dosis pertama dan dosis kedua 6,1 juta. Jadi sudah 17 juta dosis vaksin yang sudah kita suntikan,” ujar Nadia.

Jika vaksinasi semakin cepat dan banyak, atau 70 persen jumlah penduduk Indonesia sudah divaksin, maka kekebalan kelompok akan terjadi. Kondisi itu pasti akan menekan laju penularan Covid-19.

Faktanya sekarang baru sekitar 11 juta orang yang divaksin atau 6 persen dari target. Kalau dibandingkan jumlah penduduk, angka itu masih kecil. Artinya, belum cukup untuk memberikan perlindungan kekebalan kelompok.

Mengenai stok vaksin, Nadia mengungkapkan sebenarnya di bulan April ini Indonesia mendapatkan dua sumber vaksin, yakni AstraZeneca dan Sinovac. 

AstraZeneca menunda pengiriman vaksin. India meminta menunda pengiriman karena ada peningkatan kasus. 

Baca juga : Tanya Pak, Mudik Dilarang Tapi Tempat Wisata Kok Dibuka Sih

"Jadi yang seharusnya vaksin dikirim April, itu baru bisa dikirimkan Mei. Jumlahnya tidak mencapai 11 juta juga, jadi akan dikirimkan kurang lebih sekitar 5 juta,” bebernya.

Dengan keterbatasan stok vaksin, pemerintah pun melakukan berbagai upaya. 

“Pemerintah memastikan vaksinasi pada Mei, vaksinnya betul-betul datang. Kemudian, meminta Biofarma meningkatkan kapasitas produksi,” tutur Nadia. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.