Dark/Light Mode

Presiden Minta Ekonomi 7 Persen

Sri Mulyani Lempar Handuk

Jumat, 21 Mei 2021 07:20 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) memberikan dokumen tanggapan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (tengah) saat rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan V tahun 2020-2021 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). (Foto: Rizki Syahputra/RM)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) memberikan dokumen tanggapan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (tengah) saat rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan V tahun 2020-2021 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). (Foto: Rizki Syahputra/RM)

 Sebelumnya 
Menurutnya, kenaikan konsumsi masyarakat akan mengerek permintaan. Alhasil, tingkat produksi di perusahaan, baik skala kecil hingga besar akan meningkat. Dengan demikian, kegiatan ekonomi akan kembali berjalan dan pertumbuhan ekonomi membaik. Juga sebaliknya.

“Ini menyangkut psikologis, kalau Covid-19 masih beranjak, jangan harap angka itu (target 7 persen),” jelas Jokowi.

Baca juga : Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Fokus Sediakan Sembako Harga Stabil

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen di RAPBN 2022 terlampau ambisius. Sama seperti target pertumbuhan 7 persen di kuartal II tahun ini.

Bhima menilai, pemerintah sepertinya bingung antara menggenjot pertumbuhan dengan meningkatkan pendapatan. Sehingga kebijakan yang keluar kontraproduktif seperti wacana tax amnesty hingga pengenaan PPN yang lebih tinggi.

Baca juga : Sri Mulyani: Pilihannya Tidak Gampang, Tapi Harus Diambil

“Kebijakan ini sudah tidak sinkron dengan menggenjot pertumbuhan,” kata Bhima, saat dikontak, tadi malam.

Dia bilang, ada beberapa alasan kenapa target 7 persen sulit terealisasi. Belanja pemerintah belum optimal. Serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 19,2 persen dari total Rp 699 triliun. Sementara pemerintah daerah masih lambat menyerap anggaran dan cenderung disalurkan sebagian besar pada akhir tahun.

Baca juga : Di Tengah Pandemi, Ekonomi Indonesia Mulai Tumbuh

Memang ada perbaikan di sektor manufaktur, ekspor dan konsumsi rumah tangga. Sebaiknya pemerintah dibanding mengumbar optimisme lebih baik fokus untuk pemulihan di 1,5 bulan tersisa pada kuartal ke II. Pekerjaan rumahnya adalah mempertahankan konsumsi masyarakat, optimalisasi ekspor hingga membangkitkan geliat usaha di daerah.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional, Arsjad Rasjid menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sudah berada pada jalur yang benar dan sedang menuju ke arah pertumbuhan yang positif. Arsjad mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I yang minus 0,74 persen patut disyukuri, karena tercapai di tengah masa pandemi yang masih melanda Indonesia. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.