Menag Menahan Tangis

 Sebelumnya 
Ia memastikan, uang setoran jamaah haji aman. Pihaknya juga siap mengembalikan uang tersebut, jika kepingin ditarik kembali.

“Jadi, uang jamaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar, itu hoaks,” tegasnya.

Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, pihaknya akan membuka WhatsApp center yang akan dirilis dalam waktu dekat. “Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” tutup Yaqut.

Baca juga : Haji Dibatalkan, Gus AMI Minta Masyarakat Maklum

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto mahfum keputusan tersebut. Namun, ia tetap berharap pemerintah untuk terus melobi Arab Saudi membuka penerbangan untuk Indonesia. Setidaknya, umat Islam Tanah Air masih bisa berangkat umroh.

Sebab, sejauh ini, pemerintah Arab Saudi belum membuka penerbangan dari Indonesia ke Jeddah maupun ke Madinah. “Tentu ini bukan tugas Kementerian Agama untuk melobi dibukanya penerbangan, tapi itu lobi Menteri Luar Negeri atau pihak yang lain,” ujar politisi PAN itu.

Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini juga mendukung keputusan pemerintah membatalkan keberangakatan jamaah haji. Karena pandemi Corona belum berakhir. “Mari kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan, dengan ditundanya (haji) ini tidak mengurangi sama sekali makna niat kita, nawaitu kita, untuk ibadah haji,” ajaknya.

Baca juga : Pemerintah Batalkan Haji 2021, AMPHURI Bisa Mengerti

Sekjen MUI, Arminsyah Tambunan meminta jamaah haji tidak khawatir, atas pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Ia meminta jamaah haji tahun ini diprioritaskan berangkat tahun depan. “Hanya soal waktu saja,” katanya. “Kami MUI mendoakan semoga kita segera keluar dari pandemi Covid-19,” sambung dia.

Muhammadiyah memang tidak hadir mendampingi Menag mengumumkan pembatalan keberangkatan haji. Tapi, bukan berarti tanda tak setuju atau keberatan.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti yang dikonfirmasi kemarin justru mengimbau umat Islam Indonesia untuk memahami bahwa kondisi pandemi saat ini, yang belum aman. Pemerintah dipastikan tidak melanggar syariat dan UU Haji atas pembatalan keberangkatan haji di tengah pandemi Corona.

Baca juga : Awal Pekan, Rupiah Dibuka Menguat Tipis

“Secara Syariat, haji dapat dilaksanakan apabila perjalanan dan pelaksanaan aman,” kata Mu’ti kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) juga menghormati keputusan Menag ini. Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur mengatakan, pihaknya bersama Kemenag dan sejumlah stakeholder lainnya sudah berjibaku mempersiapkan segala sesuatu untuk keberangkatan haji tahun ini. Namun, pemerintah Saudi juga belum kunjung memberikan kuota hajinya. “Bisa jadi, kebijakan ini menjadi pertimbangan Saudi juga untuk menjaga dan keselamatan para jamaah haji,” kata Firman.

Terpisah, Duta Besar Arab Saudi, Esam Abid Altaghafi menghargai keputusan pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan jamaah haji. Seraya, ia mendoakan agar urusan ibadah haji bisa dipermudah ke depannya, seperti tahun-tahun sebelum pandemi Corona melanda. “Kami sangat menghargai keputusan Indonesia,” ujar Esam. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.