Kebijakan Pemerintah Awal Pandemi Masih 3G: Gagap, Gugup, Dan Gedebak-gedebuk

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah memandang, kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 masih gagap, gugup dan gedebak-gedebuk atau (3G). Khususnya di awal pandemi melanda Tanah Air.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu'ti bahkan mengaku pernah blak-blakan menyampaikan pandangan Muhammadiyah ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dipanggil ke Istana di awal pandemi.

"Saya sempat menyampaikan bahwa sepertinya pemerintah ini kok gugup, gagap, dan gedebak-gedebuk," ujar Abdul Mu'ti saat Focus Group Discussion (FGD) Rakyat Merdeka (RM.id) bertajuk Peran Ormas Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (9/8).

Baca juga : Banyak Yang Telepon, Messi Masih Gamang Putuskan Klub

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan, G yang pertama adalah gugup. Saat awal pandemi, pemerintah terkesan tidak tahu langkah apa yang harus diambil. Berikutnya, G yang kedua adalah gagap dalam hal komunikasi. G yang ketiga, gedebak-gedebuk. Kebijakan pemerintah terkesan asal ambil. "Pokoknya ke sana ke mari, tapi tak tahu apa yang harus dilakukan," nilainya.

Dia bahkan sempat bercanda kepada Presiden Jokowi soal komunikasi yang tidak seirama. Abdul Mu'ti menyebutnya dengan istilah Jawa, pating slontet. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan suara yang sumbang dan tak beraturan.

"Ketika menteri A bilang begini, menteri B bilang begini, presiden bilang begini. Saya kemudian mengatakan kepada Pak Presiden, ini kok pating slontet. Pating slontet itu belum ada bahasa Indonesianya. Pating slontet itu ibaratnya orang main musik, semuanya memainkan instrumen, tetapi tidak menimbulkan harmoni. Itu bahasa Indonesia belum ada, mohon maaf ini. Saya tidak menemukan padanannya," candanya.

Baca juga : Syarief Hasan Desak Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Penanganan Covid-19

Dalam diskusi yang dipandu oleh Direktur Rakyat Merdeka Kiki Iswara ini, Abdul Mu'ti juga mencontohkan, kebijakan pemerintah yang pernah membolehkan mudik dengan syarat dikarantina 14 hari.

"Lha, orang pulang kampung mau ketemu keluarga kok giliran sampai di kampung, dikarantina," herannya.

Selain itu, ia juga memberi masukan agar pemerintah memperkuat 3 K. Yakni komunikasi, koordinasi dan konsistensi. Sayangnya, saran ini juga tak diikuti. Baru setelah kasusnya melonjak, apa yang pernah disampaikan Muhammadiyah sedikit demi sedikit dipenuhi.

Baca juga : LVRI: Pemerintah Serius Tangai Pandemi, Sikat Yang Ngerecokin!

"Tentu saja, kami Muhammadiyah amat mengapresiasi semua langkah yang dilakukan. Better late than never. Lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali," pujinya.

Misalnya soal komunikasi terkait pandemi, dia melihat, pemerintah sudah mulai memperbaikinya. Koordinasi antara kementerian, pusat dan daerah juga mulai bagus.

"Mungkin karena banyaknya kritik dari masyarakat, dan masukan berbagai pihak, alhamdulillah sudah on the track," pungkasnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.