Dark/Light Mode

Pramono: Arahan Presiden Sering Diterjemahkan Beda

Siapa Menteri Yang Mbalelo Begitu Ya?

Kamis, 26 Agustus 2021 07:55 WIB
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. (Foto: Setkab)
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. (Foto: Setkab)

 Sebelumnya 
“Perpres ini tidak dalam rangka untuk memperpanjang birokrasi, sama sekali tidak ada niatan itu. Bahkan, saya secara khusus meminta kepada para deputi substansi yang ada di Sekretariat Kabinet untuk membantu mempercepat kalau ada persoalan-persoalan yang timbul di lapangan,” kata Pramono.

Politikus PDIP itu menegaskan, arahan dan keputusan dalam sidang kabinet dan rapat terbatas yang tertuang dalam risalah harus menjadi acuan dalam menyusun permen (peraturan menteri) maupun perka (peraturan kepala lembaga).

Baca juga : Ini Penampakan Ryan Jombang Dan Bahar Bin Smith Yang Sudah Berdamai

Menurut Pramono, pada periode pertama, seringkali apa yang menjadi arahan, keputusan, kebijakan, putusan dalam rapat terbatas, ternyata diterjemahkan berbeda oleh beberapa kementerian dan lembaga.

“Sehingga, terjadi hal-hal yang kemudian oleh Bapak Presiden dianggap bahwa ini perlu untuk dilakukan penertiban,” ujarnya menambahkan.

Baca juga : Bamsoet: Presiden Setuju Pembahasan PPHN Asal Tidak Melebar

Ia melanjutkan, Perpres ini tidak hanya untuk menertibkan pembuatan permen dan perka secara administratif. Tapi juga untuk memastikan bahwa arahan dan keputusan Presiden dalam sidang kabinet atau rapat terbatas diterjemahkan dengan benar dalam permen dan perka tersebut.

“Bapak Presiden meminta kepada kami untuk membuat Perpres ini agar ada ketertiban secara administratif. Tetapi juga semangat, apa yang menjadi arahan Bapak Presiden itu diterjemahkan dengan benar, atau apapun yang diputuskan oleh Presiden di dalam rapat terbatas itu diterjemahkan dengan benar,” ujarnya.

Baca juga : Pasca Pandemi Diharapkan Desa Wisata Kembali Bangkit

Namun, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai Perppres ini akan memperpanjang birokrasi. Bahkan melalui Perpres itu, Ray menyebut kekuasaan Jokowi makin power full. “Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden ini sudah terjadi dalam dua tahun ke belakang,” kata Ray, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Soal arahan Presiden diterjemahkan berbeda oleh menteri, menurut dia, tidak harus diselesaikan dengan menerbitkan Perpres. Tapi dengan menunjukkan kepemimpinan. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.