KPK: Hormati Proses Hukum...

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemilik Jhonlin Group, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, untuk menghormati proses hukum kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan.

Peringatan ini disampaikan KPK lantaran Haji Isam melaporkan mantan Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Yulmanizar ke Mabes Polri. Yulmanizar dinilai mencemarkan nama baik Haji Isam saat bersaksi dalam kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan, Senin (4/10).

"KPK meminta semua pihak untuk sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berlangsung tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (7/10).

Baca juga : Penurunan Kasus Berlanjut, Perpanjangan PPKM Harus Konsisten

Diingatkannya, keterangan dari seorang saksi atas apa yang dia ketahui dan alami sendiri guna mengungkap suatu kebenaran di muka persidangan, tentu akan dinilai Majelis Hakim, Jaksa Penuntut, dan pihak terdakwa ataupun kuasa hukumnya.

Keterangan setiap saksi sebagai fakta persidangan juga akan dikonfirmasi dengan keterangan-keterangan lainnya dan diuji kebenarannya hingga bisa menjadi sebuah fakta hukum. Prinsipnya, lanjut Ali, untuk dapat menjadi fakta hukum butuh proses.

"Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang kemudian melaporkan tindak pidana berupa dugaan penyampaian keterangan palsu dari seorang saksi pada saat proses persidangan berlangsung," tegas jubir berlatarbelakang Jaksa itu.

Baca juga : Pertamina Kilang Balikpapan Dukung Penerapan Kebijakan Zero Harassment

Sebab, menurut Ali, hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu independensi maupun keberanian saksi-saksi untuk mengungkap apa yang dia ketahui dan rasakan dengan sebenar-benarnya.

"Karena setiap keterangan para saksi sangat penting bagi Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut untuk menilai fakta hukum suatu perkara yang pada gilirannya kebenaran akan ditemukan pada proses persidangan dimaksud," jelas Ali.

Diterangkannya, secara normatif pihak yang dapat melaporkan saksi adalah Penuntut Umum, jika saksi tersebut memberikan kesaksian palsu.

Baca juga : Menkeu Bakal Gaungkan Isu Perpajakan Di G20 Indonesia

Hal itu sesuai dengan hukum acara pidana pasal 174 ayat (2) KUHAP. Pasal itu berbunyi, apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Sebelumnya, Haji Isam, disebut meminta konsultan pajak Agus Susetyo, untuk mengkondisikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PT Jhonlin Baratama kepada tim pemeriksa pajak Ditjen Pajak Kemenkeu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.