Dark/Light Mode
DAUD FADILLAH
RM.id Rakyat Merdeka - Saya baru pulang memulung. Tangan saya kotor dan bau setelah memunguti sampah yang laku dijual. Setelah saya cuci tangan, istri saya menyerahkan dua lembar surat sembari berucap, “Dari Mbak Sri.”
Mbak Sri adalah warga yang cukup aktif dalam kegiatan masyarakat di RT dan RW kami. Ia mengantarkan Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kota Jakarta Selatan. Lembar pertama, berisi tentang identitas pendaftar calon anggota KPPS. Lembar kedua, berisi Surat Pernyataan.
Ada sembilan isi pernyataan yang harus ditandatangani dengan materai 6000 itu. Saya baca secara saksama hingga sampailah pada poin kesembilan: Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
Baca juga : Memaafkan Tanpa Melupakan
Nah, kata terakhir dalam syarat terakhir ini, rasanya tidak bisa saya penuhi. Musababnya, kemampuan berhitung saya payah. Waktu masih sekolah, nilai pelajaran berhitung saya jelek. Bahasa halusnya, nilai saya pas-pasan.
Selain itu, kalaupun nanti ada Keputusan Presiden mengenai hari libur saat Pemilu 2019, sepertinya wartawan seperti saya, polisi, tentara, petugas rumah sakit, dsb tetap tidak bisa libur. Perkiraan saya, kami bakal dikecualikan dalam Keppres itu. Sedangkan menjadi anggota KPPS perlu konsentrasi penuh. Setidaknya, konsentrasi dalam hari pemilihan itu. Maka, perlu libur kerja satu hari itu.
Apalagi, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 digelar bareng. Menghitung perolehan suara dalam dua pemilihan itu, bukan perkara gampang bagi saya. Jika saya salah dalam menghitung suara karena konsentrasi terpecah antara pekerjaan kantor dan tugas sebagai anggota KPPS, maka satu tim KPPS bakal sengsara. Bisa begadang sampai pagi di kantor kecamatan untuk memperbaiki hitungan perolehan suara itu.
Makanya, pikir saya, menjadi anggota KPPS tidak bisa disambi dengan pekerjaan utama saya sebagai redaktur yang harus mengarahkan teman-teman reporter di lapangan, memantau perolehan berita dan mengedit berita.
Lantaran itu, beberapa hari kemudian, saya datang ke rumah Mbak Sri. Saya datang bukan untuk menerima, tapi menolak ajakan menjadi calon anggota KPPS. “Maaf ya, Mbak Sri,” ujar saya dengan nada bicara sok lembut. Mbak Sri tersenyum. “Nggak apa-apa, Mas Daud,” jawabnya.
Alasan penolakan yang saya sampaikan, soal tak bisa berkonsentrasi penuh sebagai anggota KPPS itu. Tentang nilai berhitung saya yang jelek, tidak saya bicarakan. Gumam saya, “Malu dong, kalau tetangga tahu nilai berhitung saya jeblok.”
Baca juga : Biaya Politik Makin Tinggi
Tapi, karena tak enak kepada tetangga jika tak mau berperan apa-apa dalam pemilu, akhirnya saya mengajukan diri untuk menjadi calon anggota Pengamanan Langsung (Pamsung). Meski begitu, lamaran saya untuk jadi Pamsung, belum tentu diterima.
Tugas Pamsung seperti Hansip, menjaga keamanan di dalam TPS. Tapi, Pamsung tidak berseragam. Pamsung bekerjasama dengan polisi dan tentara yang stand by di luar TPS. Tugas Pamsung ini, sepertinya bisa saya sambi dengan pekerjaan kantor melalui HP. Dengan begitu, pekerjaan kantor alias periuk nasi anak-anak saya, aman. Dan, citra saya di masyarakat tidak jelek-jelek amat karena masih mau berperan dalam pemilu.
Apalagi, saya ingin memberikan sumbangsih bagi hajatan lima tahunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. “Ceile...kayak orang bener aja saya ini, bawa-bawa NKRI segala,” batin saya sambil cengar-cengir sendirian.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
