Sultan Yakin PT 0 Persen Bakal Sehatkan Demokrasi Indonesia

 Sebelumnya 
Alhasil, oligarki dengan kekuatan modalnya bermain untuk mempengaruhi hasil Pemilu serta kebijakan politik pemerintahan selanjutnya.

“Dengan kondisi seperti ini, Pemilu menjadi sekadar formalitas demokrasi. Pemilu tak memberi solusi kepemimpinan nasional yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi pemimpin yang sesuai kehendak oligarki,” sesal Sultan.

Baca juga : Pandemi Terkendali, Airlangga Pede Ekonomi Bakal Segera Bangkit

Sebagai bangsa yang majemuk, sambung dia, perayaan demokrasi harusnya lebih variatif dan sukarela dalam menentukan pilihan politik. Sebab, banyak putera puteri terbaik bangsa yang harus disediakan ruang dan kesempatan politik oleh demokrasi, agar proses seleksi kepemimpinan nasional lebih kompetitif.

Menurutnya, ketentuan ambang batas 20 persen menjadi penyebab segregasi sosial politik bangsa selama ini. Hegemoni politik yang tidak relevan dengan semangat demokrasi ini harus diakhiri, agar Pemilu dapat memberi solusi kepemimpinan nasional yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca juga : Bos BTN: Perguruan Tinggi Kudu Terlibat Dalam Pengembangan Ekosistem Perumahan di Indonesia

Sementara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan, DPR tidak mungkin lagi melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya untuk mengubah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold.

Menurutnya, revisi justru akan mengganggu tahapan Pemilu yang sudah dimulai. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.