Dark/Light Mode

Beban Kerja Tambah Berat

Honor Petugas Pemilu Naik

Rabu, 25 Mei 2022 07:50 WIB
Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi Komisioner KPU Mochammad Afifuddin (kedua kanan) dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022). (Foto: Dwi Pambudo/RM)
Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi Komisioner KPU Mochammad Afifuddin (kedua kanan) dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022). (Foto: Dwi Pambudo/RM)

 Sebelumnya 
Saan meyakini, RDP sangat memungkinkan bisa dilaksanakan dalam satu kali. Sebab, Komisi II DPR bersama Pemerintah dan penyelenggara Pemilu sudah melakukan konsinyering.

Sementara, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkap kebutuhan selain honor adalah anggaran untuk pembentukan dan operasional kerja badan ad hoc.

Rinciannya, pembentukan badan ad hoc sebesar Rp 71,5 miliar, sedangkan operasional kerja sebesar Rp 4,6 triliun.

Baca juga : Dubes AS Jalin Kerja Sama Dukung Folu Net Sink

“Dari anggaran Rp 76 triliun, untuk badan ad hoc itu sekitar Rp 34,4 triliun atau 44,9 persen, (berupa) honor, pembentukan badan ad hoc dan operasional kerja badan ad hoc,” ujar Hasyim di Gedung DPD, Jakarta, kemarin.

Hasyim merinci anggaran honor badan ad hoc ditujukan untuk 8.578.564 orang anggota sesuai data Pemilu 2019. Rinciannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah 36.005 orang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) 250.200 orang, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 5.666.727 orang.

Kemudian, terdapat 810.329 orang anggota Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sebanyak 556 orang. Selanjutnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) sebanyak 12.765 orang dan Pantarlih luar negeri 1.200 orang.

Baca juga : 8 Musim Bareng, Persija Berat Melepas Rohit Chand

Selain itu, untuk sekretariat PPK terdapat 14.402 orang, sekretariat PPS 166.800 orang, dan sekretariat PPLN sebesar 390 orang. Sedangkan, perlindungan masyarakat (Linmas) sebanyak 1.619.200 orang.

“Jadi, total yang diperlukan personel sekitar 8.578.564 orang,” sebut dia.

Selain itu, Hasyim menjelaskan terdapat kebutuhan logistik pemilu sebesar Rp 16 triliun atau 20,9 persen dari anggaran. Termasuk anggaran untuk APD Rp 4,6 triliun. â– 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.