Dark/Light Mode

Partai Pemerintah dan Oposisi Saling Sikut Berebut Kursi Ketua MPR

Senin, 22 Juli 2019 21:49 WIB
Ketua Fraksi Gerindra MPR, Fary Djemi Francis (kiri), dan Anggota Fraksi PDIP MPR, Hendrawan Supratikno, dalam Diskusi Empat Pilar MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/7). (Foto: Humas MPR)
Ketua Fraksi Gerindra MPR, Fary Djemi Francis (kiri), dan Anggota Fraksi PDIP MPR, Hendrawan Supratikno, dalam Diskusi Empat Pilar MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/7). (Foto: Humas MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kursi ketua MPR tengah menjadi rebutan hampir semua parpol usai Pemilu 2019. Rebutan itu tak hanya terjadi di barisan parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf, namun juga terjadi di kubu oposisi Prabowo-Sandi.

Ketua Fraksi Gerindra MPR, Fary Djemi Francis, mengatakan bahwa partainya berhak mendapatkan kursi ketua MPR. Sebab, Partai Gerindra memperoleh suara kedua terbanyak dalam Pileg 2019. Selain itu, dalam beberapa periode sebelumnya, ketua MPR juga dipegang oleh partai oposisi. 

"Kalau ditanya apakah Gerindra inginkan pimpinan, ya pengalaman untuk menjadi ketua MPR juga dipimpin oleh oposisi untuk menjaga keseimbangan itu memungkinkan bagi kita," ujar Fary dalam Diskusi Empat Pilar MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/7). 

Baca juga : Parpol Kok Tak Malu Berantem Rebutan Kursi Ketua MPR...?

Seperti diketahui, pada periode 2009-2013, jabatan ketua MPR dipegang Taufik Kiemas dari PDIP. Saat itu, PDI-P menjadi oposisi pemerintahan Presiden SBY. Kemudian, pada periode 2014-2019, ketua MPR dijabat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga menjadi oposisi. 

Di sisi lain, lanjut Fary, pemikiran dan gagasan Prabowo dapat direalisasikan melalui tugas, fungsi, dan peran MPR. Karena itu, Fary mengusulkan agar jabatan ketua MPR periode 2019-2024 dipegang oleh Partai Gerindra. 

Fary mengatakan, partainya telah memiliki konsep dalam menjalankan tugas dan fungsi MPR terkait sosialisasi empat pilar, yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Alangkah lebih baik bila pemikiran Pak Jokowi tertuang di pemerintah, sementara pemikiran Pak Prabowo diejawantahkan di parlemen, dalam hal ini MPR," kata Fary.

Baca juga : Kubu Oposisi Jepang Tak Punya Nilai Jual

Menurut dia, ke depannya MPR memiliki peran yang strategis dalam melakukan rekonsiliasi di akar rumput. Sebab, tak dipungkiri masyarakat menjadi terbelah atau terpolarisasi berdasarkan pilihan politik akibat Pilpres 2019. "Jadi, makna rekonsiliasi bukan soal bagi-bagi kursi, tetapi bagaimana caranya mengkolaborasikan kedua pihak yang kemarin berkompetisi menjadi satu kekuatan demi masa depan bangsa," tutur dia. 

Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP MPR, Hendrawan Supratikno, juga mengaku bakal mengambil inisiatif dan membuka komunikasi untuk bisa menduduki kursi pimpinan MPR RI. Menurutnya, lumrah jika partainya agresif lantaran punya suara terbanyak saat pemilu legislatif.

"Kursi besar sayang kalau kami tidak berinisiatif. Masa pasif, nanti kan bisa diprotes juga. Wajar kok kami kan kursi terbesar," ujar dia.

Baca juga : Nasib Gerindra Ditentukan Rakernas Bulan September

Ia mengingatkan, parpol koalisi Jokowi-Maruf juga jangan terlalu bermanuver. Jangan seolah-olah tidak paham dan tidak tahu diri. "Soal sinyal dan isyarat kami sudah tangkap, pada dasarnya mereka tahu diri kok," kata dia.

Meski begitu, PDIP kini juga tengah membangun komunikasi dengan beberapa Parpol. Karena itu, PDI Perjuangan juga tidak alergi jika ada tawaran atau tokoh yang disodorkan dari partai lain. "Tapi yang jelas harus memiliki kapasitas untuk menyatukan." [QAR]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.