Tingkatkan Daya Saing Pendidikan, Rektor dan Pengajar Asing Jadi Pilihan Rasional

 Sebelumnya 
Dalam skala QS World University Ranking (QS-WUR) yang selama ini dijadikan acuan Kemenristekdikti, dari 4700 PT yang kita miliki, harapannya akan mampu bersaing menjadi 20 besar PT dunia, seperti yang diraih NUS dan NTU Singapura.

Setidaknya 100 besar dunia seperti yang diraih Universiti Malaya (UM) dari negara jiran kita. Nyatanya, sampai saat ini dari ribuan perguruan tinggi kita belum ada yang mampu berada di level tersebut.

Sejauh ini, menurut Benny baru ada 3 perguruan tinggi yang telah mencatatkan dirinya di level Internasional versi QS-WUR, itupun masih di tataran 500 besar saja, masing-masing diraih oleh UI (ranking 296), UGM (320) dan ITB (331).

Baca juga : Sekjen DPD Lepas 6 Pejabat dan Pegawainya Pergi Haji

Berkacara dari kondisi di atas wajar kiranya kemudian Menristek dan Presiden melontar gagasan tersebut. Gagasan itu tidak akan melunturkan sedikitpun rasa nasionalisme dan kebangsaan kita.

Namun menurut Benny itu juga menjadi bukti kecintaan kita untuk menyiapkan para kader penerus bangsa untuk menghadapi dunia yang berubah pesat.

Para lulusan perguruan tinggi mesti memiliki bekal kompetensi dan kemahiran yang sesuai dengan kebutuan pasar kerja, dan juga harus dibekali dengan wawasan global untuk melihat trend yang sedang berkembang.

Baca juga : DPD Dukung Gugatan Pemprov DKI pada Pengelola Trans Jakarta

Para lulusan perguruan tinggi bukan hanya menjadi pemasok tenaga kerja yang handal tapi juga mampu berpikir kreatif menciptakan lapangan kerja dengan menciptakan bisnis-bisnis yang berbasis teknologi dan mampu berkompetisi di tingkat internasional.

Namun demikian, menurut Benny  kebijakan pengadaan rektor asing mesti didahului dengan kajian yang matang, penyiapan insfrastruktur dan pranata kebijakan serta dukungan insentif yang memadai.

Kebijakan ini juga mesti dilakukan secara gradual dengan piloting beberapa perguruan tinggi yang relatif memiliki kesiapan.

Baca juga : DPD Apresiasi Prestasi Banyuwangi

"Pada akhirnya, semua kebijakan pemerintah akan tidak banyak artinya tanpa dukungan publik. Oleh karenanya pemerintah perlu menguatkan pranata regulasi dengan meminta masukan berbagai pemangku kepentingan, baik kalangan akademisi, parlemen (DPR dan DPD) dan organ-organ kemahasiswaan," pungkasnya. [SRI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.