Dark/Light Mode

Garap Gubernur Papua, Komisi III Bilang KPK Jawab Keraguan Publik

Minggu, 15 Januari 2023 07:21 WIB
Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan. (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mendukung upaya KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Papua. Termasuk menggarap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Walaupun konsekuensinya harus merintangi medan yang relatif sulit seperti Papua.

"Selama ini kan Papua dianggap sulit. Entah dari kondisi masyarakatnya maupun lokasinya. Apalagi harus berhadapan dengan masyarakat yang menjadi loyalis Pak Lukas Enembe. Jadi kami dukung upaya KPK memberantas korupsi hingga titik terjauh di Tanah Air," kata Trimed kepada RM.id, Minggu (15/1).

Baca juga : Dipamerin KPK, Gubernur Papua Lukas Enembe Pamer Tangannya Diborgol

Menurutnya, Firli telah menjawab keinginan sejumlah pihak yang selama ini ragu dengan kinerja mantan Kapolda Sumatera Selatan tersebut. Bahkan, disebut politisi PDIP itu banyak pihak yang menganggap KPK bakal tebang pilih sasaran.

"KPK bisa membuktikan dengan menangkap dan menahan Lukas," jelas politisi asal Sumatera Utara itu.

Menyoal peringatan keras Firli terhadap koruptor, Trimed menyinggung dinamika politik yang acap kali menimbulkan tindakan rasuah. Mengingat 2023 sudah memasuki tahun politik.

Baca juga : Ditangkap KPK, Gubernur Papua Lukas Enembe Nggak Ngelawan

"Tahun politik itu kan rawan juga tindak pidana korupsi. Karena itu warning Pak Firli untuk para koruptor bahwa pihaknya di 2023 ini lebih serius walaupun 2023 tahun terakhir mereka menjabat," terang dia.

Lebih lanjut, Trimed menyebut, biaya sistem Pilkada langsung berbiaya mahal menjadi salah satu faktor maraknya korupsi oleh kepala daerah.

"Orang mau jadi bupati itu setidaknya butuh Rp 30 miliar. Gubernur ratusan miliar. Bagaimana cara balik modalnya, ya main mereka. Nah ini juga yang harus KPK awasi," tekan anggota dewan berusia 56 tahun itu.

Baca juga : Gubernur Papua Lukas Enembe Ditangkap KPK Di Rumah Makan

Karena itu, PDI Perjuangan mendorong agar penyelenggara Pemilu menerapkan sistem Pemilu proporsional tertutup. Tujuannya agar masyarakat tidak terfokus pada figur populer, tapi kualitasnya diragukan. "Juga supaya money politic berkurang," tegas dia. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.