Ada Apa dengan Puan?

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Puan Maharani adalah “banteng”. Presiden Jokowi juga “banteng”. Lalu, kenapa Puan mulai berani ‘menggigit’ Jokowi?

Gigitan Puan ke Jokowi itu terkait wacana penambahan 6 Wamen atau Wakil Menteri. Puan menilai, penambahan wamen itu tidak efisien. Pemborosan. Puan berharap, Presiden memikirkan kembali matang-matang.

Kendati begitu, Puan menyerahkan sepenuhnya hal itu ke Jokowi. Jika Jokowi beranggapan dengan penambahan wamen itu kabinet bisa berjalan lancar dan efektif, ya silakan saja. Tapi, Putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini khawatir, penambahan wamen justru akan membuat kabinet tidak efisien.

“Tentu saja penambahan wamen ini nggak efisien, makanya saya menyampaikannya efektif dan baik,” kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Puan juga meminta semua pihak menunggu keterangan resmi dari Jokowi. Karena wacana 6 wamen ini belum resmi disampaikan Jokowi.

Baca juga : Tekan Defisit, Jokowi Minta Ekpor dan Pariwisata Digenjot

Wacana penambahan 6 wamen itu memang bukan dari Jokowi. Pertama kali wacana ini diungkapkan Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko, akhir pekan kemarin. Kata dia, Jokowi ada rencana menambah 6 wamen. Tapi pos menteri mana yang akan ditambah, Moeldoko tidak merincinya.

Yang pasti, lanjut dia, Jokowi masih mencari sosok yang tepat. Jokowi sebenarnya sempat dikonfirmasi soal wacana ini. namun Jokowi belum mau berbicara banyak. “Belum,” kata Jokowi, di TMP Kalibata, Jakarta, Minggu kemarin.

Kabar dari Moeldoko ini menuai polemik. Ada yang setuju, ada yang menolak. Yang menolak, khawatir penambahan wamen akan membuat kabinet makin gemuk. Saat ini sudah ada 12 wamen. Kalau ditambah enam, total jumlah wamen ada 18. Banyak sekali. Tapi ada juga yang menyambut baik. Partai yang belum kebagian jatah seperti Hanura, PBB, dan PKPI berharap kader mereka bisa direkrut menjadi wamen.

Jubir Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, belum ada rencana penambahan 6 wamen. Kata dia, yang ada adalah penambahan dua wamen yaitu, Wakil Mendikbud dan Wakil Panglima TNI. Payung hukum dua jabatan sudah terbit yakni Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan TNI dan Perpres Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kemendikbud.

Baca juga : Lapor Jokowi, Ini Yang Dipamerkan KPU

Tak cuma itu kritikan dari Puan. Ia juga mengritik rencana Mendagri Tito Karnavian yang akan mengevaluasi pelaksanaan pilkada secara langsung. Tito menilai, pilkada langsung lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

Puan minta pemerintah berhati-hati dalam mengevaluasi pilkada langsung. Apalagi, gelaran pilkada langsung sudah dilakukan sejak lama di lebih 500 kabupaten kota dan 34 provinsi.

Menurut dia, pemerintah perlu mencermati dan mengkaji hati-hati. Jangan disamaratakan. Harus dilihat kasus per kasus. Memang ada pilkada yang berhasil tapi ada juga yang memprihatinkan. “Jangan sampai kita reaktif dan mundur ke belakang,” kata Puan.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengaku, tak heran dengan kritikan dari Puan kepada Jokowi. Menurutnya, kritikan yang datang dari Puan itu sebagai hal yang biasa melihat posisinya sebagai Ketua DPR.

Baca juga : Bernostalgia Dengan Musik Ska

Apalagi, kata dia, jika melihat rekam jejak PDIP di periode pertama Jokowi. Ada saja politisi asal PDIP yang melontarkan kritik terhadap pemerintah. Teranyar misalnya kritik anggota DPR Ribka Tji ptaning kepada Menkes Terawan Agus Putranto soal pelayanan rumah sakit. “Karena memang harus menjadi pengontrol jalannya pemerintahan,” kata Hendri, saat dikontak, kemarin.

Menurut dia, kritik yang datang dari partainya sendiri bukan berarti sebagai bentuk tidak solidnya PDIP mendukung Jokowi sebagai presiden. Kritikan ini bersumber dari kekhawatiran PDIP terhadap perjalanan pemerintahan Jokowi ke depan. “Kalau kabinet gemuk dan obesitas, tentu yang rugi adalah Jokowi sendiri. PDIP ikut dirugikan,” ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, wacana penambahwan wamen ini kontra produktif, wajar kalau partai koalisi kurang sreg dengan wacana ini. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.