Bisa Kerek Inflasi, Syarief Hasan Minta Pemerintah Hati-hati Cetak Uang Baru

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengingatkan, pemerintah agar berhati-hati terkait usulan pencetakan uang baru untuk menangani dampak corona. Pasalnya, kebijakan tersebut bisa mendorong inflasi.

"Pencetakan uang baru akan mendorong inflasi yang tinggi dan mengakibatkan rakyat akan semakin kehilangan daya beli," kata politisi Partai Demokrat itu kepada RMco.id di Jakarta, Kamis (30/04).

Ketimbang mencetak uang baru, Syarief menyarankan, anggaran pemerintah untuk proyek infrastruktur dan anggaran untuk ibu kota baru dibatalkan.

“Dananya dialihkan untuk membantu APBN yang semakin melebar defisitnya. Lakukan refocusing anggaran secara transparan dan accountable," terangnya.

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Pelototi Stok dan Distribusi Pangan

Seperti diketahui, pemerintah dibolehkan mencetak uang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Berdasarkan beleid itu, BI bisa membeli surat utang pemerintah atau government bond di pasar primer.

"Kami menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Refocusing anggaran dan lainnya harus melalui APBNP 2020," tandas Syarief.

Seperti diketahui, usulan cetak uang baru juga muncul dari Badan Anggaran (Banggar) DPR. Banggar mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Tujuannya, menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi ini.

Baca juga : Tarawih Jamaah di Masjid Bisa Dipidana

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menilai, kebijakan ini tak mudah dilakukan di Indonesia. Jika tidak dihitung secara cermat, akan ada ancaman inflasi. Perlu dipikirkan pula supply and demand di pasar.

"Artinya kan ini orang menganggap persoalannya karena uang saja, sehingga ekonomi berhenti. Orang yang tadinya kerja, bisa belanja, perusahaan yang produksi barang bisa dapat revenue. Tapi sekarang ini orang di rumah, dia nggak belanja, terbatas, sehingga ekonomi berhenti," ujarnya beberapa waktu lalu.

Ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan, bank sentral AS, The Fed, dapat melakukan cetak uang dan membeli surat utang pemerintah sebanyak apa pun. Sebab, dolar dipegang seluruh dunia. Sehingga risiko inflasinya hampir tidak ada.

Nah, kondisi ini berbeda dengan Indonesia. Saat ini, produksi di Tanah Air sedang turun karena pandemi. Artinya, menurunkan sisi suplai.

Baca juga : MTI Minta Pemerintah Waspadai Eksodus Besar-besaran Jelang Larangan Mudik

Apabila BI mencetak uang, tentu saja sisi permintaan akan naik. Kondisi suplai turun dan permintaan naik, inflasi pasti melambung. "Karena itu, walau di Perppu ada, pemerintah dan BI hati-hati sekali dalam melakukan ini," yakinnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.