Senayan Kasih Tjahjo 70

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mengapresiasi kerja keras Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan pembenahan birokrasi di pemerintahan.

Namun, skor kinerja masih 70. Anggota Komisi II DPR Aminurrokhman menyatakan, skor Kemenpan RB belum sempurna. Karena selama setahun ini kerja kerasnya belum dirasakan masyarakat.

Selain masih dalam tahapan, program ini terkendala pandemi Covid-19. “Kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi memang masih belum bisa dirasakan secara substansi pada semua lingkungan pemerintahan. Karena kebijakan ini masih terkonsentrasi pada kementerian dan lembaga (K/L) tertentu,” katanya, kemarin.

Komisi II DPR, lanjut Aminurrokhman, memberikan dukungan penuh kepada Tjahjo Kumolo untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam penyederhanaan birokrasi.

Penyederhanaan ini bertujuan meningkatkan pelayanan di pemerintahan sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Apalagi, lanjutnya, penyederhanaan birokrasi ini sesuai janji presiden dalam reformasi birokrasi.

Baca juga : Kookmin Bisa Perkuat Bisnis Andalan Bank Bukopin

Kalaupun dalam satu setahun ini belum terasa hasilnya, karena memang masih dalam tahapan dan sudah mulai berjalan.

“Hambatan lainnya, karena ada pandemi Covid-19. Sehingga pemerintah belum bisa optimal mengambil langkah konkret menuju ke sana,” katanya.

Meski begitu, politisi Nasdem ini melihat, Kementerian PANRB sudah sangat serius memulai penyederhanaan.

Di lingkungan pemerintahan, beberapa kementerian dan lembaga sudah mulai melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas pejabat eselon III dan IV-nya.

“Memang belum semua melaksanakannya. Masih dalam tataran skala prioritas di K/L tertentu. Sementara untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota dan provinsi belum tersentuh sama sekali. Karena memang pilot project-nya harus dimulai di K/L itu,” jelas Amin.

Baca juga : Pengamat Ini Bilang, Ada Gerakan yang Sengaja Recokin Terus Kerja Jokowi

Dia berharap, penyederhanaan eselon di pemerintahan ini tidak sampai mengorbankan jerih payah aparatur yang selama ini sudah meniti kariernya di birokrasi.

Program pengalihan pejabat struktural ke fungsional semata-mata demi menyederhanakan mekanisme pelayanan publik. Bukan sebaliknya, malah melahirkan persoalan-persoalan baru.

Di Komisi II DPR, jelas Amin, saat rapat dengar pendapat sudah mendorong agar konsep reformasi birokrasi ini harus segera dikonkretkan.

Dari pilot project yang sudah diprioritaskan, akan dievaluasi, apakah formulasi yang sudah dirumuskan pemerintah sudah efektif. “Itu semuanya harus dianalisis secara komprehensif. Tidak bisa dilihat secara parsial,” jelasnya.

Terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, lanjut Amin, sudah berjalan sangat bagus. Penerimaan melalui mekanisme CAT (Computer Assisted Test) menjamin rekrutmen bisa berlangsung secara fair dan jauh dari indikasi KKN.

Baca juga : Kalau Pak Jokowi Masih Sayang, Kalian Mau Apa?

Tes CPNS juga dilakukan menggunakan protokol kesehatan ketat. “Saya apresiasi, terutama di wilayah Kabupaten Probolinggi, saya lihat cukup bagus,” katanya.

Lantas berapa skor kinerja setahun Tjahjo Kumolo? “Kalau saya bisa memberikan skor 6070. Karena memang faktanya kita belum melihat progres yang signifikan. Tapi pemerintah sudah melakukan itu,” pungkasnya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.