Sudah 4 Tahun, Database Kependudukan Tak Beres

 Sebelumnya 
Menurut dia, pemerintah bersama Komisi II DPR telah menyetujui penambahan anggaran bagi Kemendagri untuk melakukan perekaman data elektronik ke pendudukan. Tapi yang terjadi, baik KPU dan Bawaslu masih terus kewalahan melakukan pe mutakhiran data pemilih yang berasal dari data DP4.

Zulfikar tidak ingin karena persoalan data yang bermasalah, ada warga negara yang kemudian kehilangan hak pilihnya. “Kita bisa melakukan perbaikan dengan cepat supaya seluruh warga negara yang 17 tahun ke atas atau sudah menikah bisa terdaftar di administrasi kependudukan dan DPT. Apakah mereka menggunakan hak pilihnya, tapi kewajiban kita mendata mendata mereka,” tegasnya.

Baca juga : UU Cipta Kerja Bakal Permudah Pembentukan Koperasi

Sementara, Dirjen Dukcapil Ke mendagri Zudan Arif Fakrulloh mengakui sudah empat kali ajang pemilu telah memasok DP4 bagi KPU dalam menetapkan DPT pemilu. Masih adanya masalah di data kependudukan ka rena memang penduduk kita sangat dinamis.

Untuk perpindahan antar kabupaten saja per hari bisa mencapai 20 ribuan orang, sehingga KTP dan Kartu Keluarga (KK) ikut berganti. Belum lagi soal pemekaran de sa, kelurahan, kecamatan dan RT-RW yang terus terjadi akibat banyaknya perumahanpe rumahan yang baru tumbuh. “Nah ini sangat mempe ngaruhi konfigurasi demografi penduduk Indonesia,” katanya.

Baca juga : DPR RI Puji Kinerja 1 Tahun Kemensos

Sementara dalam skala internasional, sambung Zudan, banyak penduduk yang memutuskan bekerja ke luar negeri menjadi TKI namun tidak pamit sehingga tetap ada dalam data kependudukan. Masalah tersebut banyak ditemukan di derah-daerah yang me mang merupakan gudang TKI.

“Mestinya kalau mau ke luar negeri dalam waktu lama itu pamit, sehingga database nya dipindahkan dari dalam ne geri ke database luar negeri,” jelasnya.

Baca juga : Pernah Ditangkap Tahun 2016, Reza Artamevia Kesandung Narkoba Lagi

Bukan hanya itu, banyak penduduk yang begitu didata ternyata tidak berada di tempat. Mereka ini adalah penduduk yang bekerja dan kos misalnya, di Jakarta dan pulang saat kondisi tertentu.

Namun demikian, tingkat partisipasi penduduk dalam perekaman setiap tahun terus meningkat. “Di 2015 saat Pilkada jumlah perekamannya 82 persen, kemudian 2017 naik 93 persen. 2018 naik lagi 97 persen dan 2020 per hari kemarin 99,12 per sen. Jadi kurang 0,88 persen. Teman-teman di Dukcapil bahkan Sabtu-Minggu masih masuk bekerja lembur,” katanya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.