Dark/Light Mode

Komisi IV Ingatkan Bulog

ASN Bukan Tempat Cuci Gudang Beras

Selasa, 7 Mei 2019 23:29 WIB
Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana Pemerintah mengubah tunjangan natura untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti, PNS, TNI, dan Polri dari uang ke beras dikritisi DPR dan ekonom. Alasannya, belum ada jaminan kualitas beras yang dibagikan. Terlebih, beras yang dibagikan merupakan stok Bulog yang sudah disimpan lama.

Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro menyebut, setahunya, beras yang akan dibagikan sudah disimpan sejak tahun lalu. Padahal, beras yang disimpan Bulog biasanya hanya tahan tiga sampai empat bulan. Dia pun curiga, beras yang akan dibagikan itu sudah berkutu. 

"Ini kualitasnya sudah tidak bisa dimakan. Jika ini untuk habisin stok  saja, ini tidak benar," ucap politisi Partai Gerindra ini, Selasa (7/5).

Kata Darori, beras yang disimpan di atas lima bulan, warnanya akan berubah. Tidak bening lagi. Selain itu, pembagian natura dalam bentuk beras juga merepotkan. Apalagi untuk para ASN yang tempat tinggalnya jauh.

Baca juga : PAN Usul RUU ASN Ditarik Dari Prolegnas

"Bagaimana dengan pegawai yang tinggal jauh seperti di Bogor. Apa bisa bawa berasnya naik bus dan tidak mengganggu. Jadi, segi angkutan bagaimana, apa didrop ke daerahnya," ucapnya. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan digelar dalam waktu dekat, Darori bertekad akan mempertanyakan kebijakan cuci gudang ini. Dia memandang, banyak aspek yang akan dibahas dengan Pemerintah.  

"Harus dipikirkan lah itu. Kami akan tanyakan dalam RDP dengan Bulog, kenapa begini. Kemudian apakah Pemerintah sudah setuju dari Menteri Keuangan yang membayarkannya. Apakah Menkeu dan Bulog sudah sepakat," paparnya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyatakan hal sama. Menurutnya, rencana menyalurkan beras Bulog kepada para ASN perlu pertimbangan matang. 

Baca juga : LBH Buka Pos Pendaftaran Gugatan Warga Negara

Ilman berpesan, jangan sampai kebijakan itu justru memberikan dampak pada lesunya perdagangan di pasaran. Sebab, kondisi itu dapat menyebabkan menurunnya pendapatan para pedagang. Ujungnya, perekonomian terganggu. 

"Misalkan nanti diberikan secara gratis kepada PNS, artinya jumlah permintaan beras di pasaran bisa menurun. Selain itu, biaya penyalurannya seperti apa, juga harus dipertimbangkan," ungkap Ilman.

Dia kemudian mengkritisi Bulog atas rencana ini. Dia melihat, kebijakan ini tidak lepas dari kurang optimalnya Bulog dalam menyalurkan beras ke masyarakat. Akhirnya, agar Bulog bisa melakukan pembelian gabah petani, yang sekarang sedang panen raya, beras dalam gudang dibagikan ke para ASN. Kemudian Bulog menyerahkan tagihannya ke Menteri Keuangan.

"Mungkin bahasa kasarnya, Bulog agak ogah-ogahan. Dalam pengertian, kenapa serapannya belum banyak, karena Bulog juga bingung penyalurannya seperti apa. Apalagi penyaluran itu kan sebagai bentuk bagi Bulog untuk mendapatkan pendapatan," ujar Ilman. 

Baca juga : LADI Ingatkan Atlet Soal Bahaya Doping

Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar menyatakan, kebijakan itu dilakukan sebagai upaya mengatasi penyaluran beras yang sedikit terhambat. Pasalnya, saat ini penyaluran satu-satunya melalui komersil. Padahal, dulu Bulog memiliki program beras sejahtera (rastra).

"(Dulu) ada pembagian beras. Tapi setelah itu dikembalikan uang. Katanya tadi mau dikembalikan lagi (dalam bentuk beras). Jadi, untuk hilir, kalau enggak salah ada info nanti PNS, TNI, dan Polri sudah mulai beli berasnya Bulog. Insya Allah," ungkapnya, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat lalu.

Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, beras akan diberikan sebesar 18 kilogram per pegawai ASN per bulan. "Waktu saya masih tentara, itu beras dari Bulog. Nah, jatahnya 18 kilogram per orang per bulan. Jadi nanti TNI itu dan PNS dihitung (berapa yang akan diserap)," ungkap dia. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.