Dark/Light Mode

Tolak Syarat Capres 0 Persen

Hasto Kenang Kisah Perang KMP Vs KIH

Kamis, 23 Desember 2021 07:30 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memimpin apel kesiapsiagaan bencana di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/12/2021). (Foto: Humas DPP PDIP)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memimpin apel kesiapsiagaan bencana di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/12/2021). (Foto: Humas DPP PDIP)

 Sebelumnya 
Selain Gatot cs, Demokrat dan PKS jadi parpol yang paling kencang menyuarakan penghapusan PT 20 persen. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan, menghapuskan PT 20 persen demi menghadirkan iklim demokrasi yang baik di kontestasi Pemilihan Umum.

“Kita harusnya memberikan kesempatan kepada setiap anak bangsa untuk memberikan gagasan terbaik dalam memimpin negeri ini, dan tidak dibatasi melalui presidential threshold,” sambar Syarief, Senin (13/12) lalu.

Baca juga : Iriana Jokowi: Perempuan Harus Berjuang Demi Kemajuan Bangsa

Hal senada juga dilakukan PKS. Namun, partai dakwah ini tidak serta merta mendukung capres 0 persen. PKS usulkan agar syarat PT 20 persen dikurangi menjadi 4-10 persen saja. Bahkan parpol yang dinahkodai Achmad Syaikhu ini mendesak agar PT 20 persen juga dipangkas untuk Pilkada.

“Maksimal 10 persen untuk pilpres dan pilkada. Minimal sama dengan parliamentary threshold 4 persen,” usul Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Baca juga : Polda Metro Jaya Apresiasi Layanan Bank DKI

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai wajar PDIP menolak PT 0 persen. Sebagai parpol pemenang pemilu dan memiliki tiket langsung untuk ngusung capres, masuk akal PDIP merasa terusik.

“Jadi PDIP saya kira agak waswas dengan PT 0 Persen. Politik confidence dengan kursi terbanyak di parlemen yakni 128 kursi, menjadikan PDIP tak menggubris gugatan 0 persen PT,” terang Jerry kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Okupansi Bandara Ngloram Capai 90 Persen, Ganjar Harap Pariwisata Meningkat

Padahal, menurut dia, PT 0 persen bisa saja direvisi apabila Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP dan NasDem bersatu. “Saya kira, PDIP akan menolak gugatan di MK. Kalau Gerindra masih bisa bergabung dengan Demokrat dan kawan-kawan, ataupun juga dengan PDIP,” sebutnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.