Dark/Light Mode

Parlemen Sudah Dikuasai Pemerintah

Maunya PPP, Penambahan Anggota Koalisi Cukup Satu

Sabtu, 29 Juni 2019 05:34 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani. (Foto: Istimewa).
Sekjen PPP Arsul Sani. (Foto: Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menganggap koalisi pemerintah sudah terlalu gemuk. Jika ada penambahan, partai berlambang Kabah ini menyarankan cukup satu parpol saja.

Hal itu disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Menurutnya, sampai saat ini Koalisi Indonesia Kerja sudah hampir menguasai setengah kursi parlemen.

Meski begitu, tetap dibutuhkan kekuatan penyeimbang dari oposisi di parlemen agar proporsional. “Saya kira gini, saya tidak tahu ya kalau teman-teman yang lain, tapi saya bisa ngomong dari sisi PPP saya kira. Kalau ini (koalisi) mau bertambah supaya kuat di parlemen, cukup satu aja,” ujar Arsul.

Baca juga : DPR Siap Dukung Pemerintah Lakukan Terobosan Ekonomi

Diketahui, komposisi partai pengusung Jokowi-Ma’ruf yang lolos di Pileg 2019 adalah PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem dan PPP dengan total raihan 54,9 persen.

Sedangkan partai oposisi ada Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat dengan total raihan 35,39 persen. “Untuk satu (parpol) yang masuk yang mana, kita serahin sama Pak Jokowi,” terangnya.

Sampai sejauh ini pembicaraan mengenai penambahan formasi koalisi belum dibicarakan secara resmi.

Baca juga : Gapensi Minta Jokowi Bangun Jembatan Selat Sunda

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf ini mengatakan, Jokowi sebelum mengambil keputusan akan mengadakan pertemuan untuk mendengar masukan dari partai koalisi.

“Beliau (Jokowi) itu mau membicarakannya dengan partai KIK. Beliau pasti akan minta pandangan terlebih dulu dari para ketua umum partai yang sudah ada di KIK, itu yang disampaikan beliau,” ucap Arsul.

PDIP juga senada dengan PPP. Banteng menginginkan komposisi antar koalisi tetap bertahan sedemikian rupa. Hal ini berguna agar terciptanya sistem demokrasi yang berimbang.

Baca juga : Kemenhub: Sudah Ada Pergerakan Arus Balik Menuju Jakarta

“Sehingga akan terjadi check and balance. Pemerintah membutuhkan sebuah kritik, opsi yang dibutuhkan untuk membangun kebijakan untuk rakyat, bangsa, dan negara,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kemarin.

Menurut Hasto, menjadi oposisi bukan menentukan posisi semata. Namun, menciptakan sikap konsisten bersama koalisi hingga usainya pilpres. Namun demikian, dia menyerahkan penambahan anggota itu kepada Jokowi dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. [MHS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.