Bos NU Disemprit Yenny

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, tak sreg dengan langkah sebagian petinggi PBNU yang menyodor-nyodorkan calon menteri ke Jokowi. Putri keempat Gus Dur ini meminta jajaran pengurus Nahdlatul Ulama (NU) tak lagi meminta-minta jatah menteri.

Dia menegaskan, pemilihan menteri biar diurus Jokowi. Sejak Pilpres selesai, memang banyak petinggi PBNU yang secara terang-terangan ataupun tersirat meminta jatah kursi menteri kepada Jokowi.

 Ormas Islam terbesar di Indonesia itu merasa ikut berkeringat dan berperan signifikan memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Permintaan itu antara lain disampaikan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Achyar; Wakil Ketua PBNU, Marsudi Suhud; dan Wasekjen PBNU, Masduki Baidlowi.

Pernyataan pengurus teras PBNU ini kurang lebih sama. Intinya mereka mengatakan perjuangan NU memenangkan Jokowi cukup siginifikan. Sebab itu, wajarlah kalau jerih payah NU ada imbal baliknya.

Baca juga : Nggak Sibuk Nyodorin Calon Menteri, Mega Cs Pede Dapet Banyak

Penghargaan itu bisa berupa menteri atau yang lain. NU pun siap memberikan kadernya yang terbaik sesuai kebutuhan. Berapa pun jumlahnya. Yang teranyar, Ketum PBNU, KH Said Aqil Siroj, menyampaikan hal serupa.

Kata dia, NU siap menyetorkan nama menteri ke Jokowi. Ia memastikan, banyak kader NU berasal dari kalangan profesional. Karena itu, kader NU tidak hanya berpotensi mengisi posisi Menteri Agama. Tapi juga pos menteri lain.

“Insya Allah kader kami banyak, walaupun kita terus terang saja tidak ngoyo,” kata Kiai Said, di Lapangan Monas Jakarta, kemarin. Kiai Said menyerahkan berapa pun jumlah calon menteri yang akan diminta Jokowi. “Insya Allah ada semua,” ujarnya.

Yenny Wahid kurang suka mendengar pernyataan para petinggi NU ini. Ia meminta petinggi NU menyerahkan sepenuhnya persoalan kursi menteri ke Jokowi. Kata dia, meski banyak warga Nahdliyin mendukung Jokowi-Ma’ruf, rasanya tak tepat jika NU ikut meminta jatah kursi menteri.

Baca juga : Akan Ajukan 11 Calon Menteri, Nasdem Ngebet Jaksa Agung Lagi

“Saya menghimbau pada petinggi-petinggi NU untuk tidak terjebak pada retorika seolah-seolah dipahami kita menuntut kursi kabinet dan sebagainya,” kata Yenny, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, NU berbeda dengan partai politik sehingga tak bisa berpolitik praktis. Yang harus dijalankan NU adalah berperan sinergis dengan pemerintah, memberikan masukan-masukan yang konstruktif, dan memberikan kritik yang membangun.

“Artinya, ketika pemerintahannya siapa pun NU harus mampu bekerja sama dan mampu menjaga jarak yang sehat,” kata dia.

Ia berharap, NU tidak keluar dari khittah untuk tidak berpolitik praktis. Dalam arti tersebut, PBNU tidak menuntut jatah kursi dan memberikan jarak dengan pemerintahan.

Baca juga : PKB Sodorkan 10 Calon Menteri

“Jadi, NU sesuai khittah, tidak boleh berpolitik praktis. Artinya kita menghindari seolah-olah NU menuntut, ada retorika NU menuntut jumlah kursi kabinet alokasi kabinet,” kata dia.

Yenny tidak muluk-muluk berharap warga NU diberikan kursi menteri oleh Jokowi. Dia hanya berharap, Jokowi mau mendengarkan aspirasi warga NU.

“Kita berharap aspirasi warga NU didengar pemerintah, pasti tentu. Tapi, tidak kemudian dengan cara bagi-bagi kursi nuntut kursi seperti itu,” ujarnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.