Dark/Light Mode

Penegasan Hasto Soal Hak Angket

Parpol Pendukung 03 Solid

Minggu, 10 Maret 2024 07:35 WIB
Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara
Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai politik (parpol) pendukung Capres-Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD solid mendukung hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu2024. Tak terkecuali Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

SEBELUMNYA, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara mengatakan, partainya belum mengam­bil sikap resmi rencana hak angket di DPR soal Pemilu 2024. Padahal, para ketua umum par­pol pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sudah beberapa kali rapat membahas ini.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, PPP telah menyatakan sikap resmi mendu­kung bergulirnya hak angket di DPR. Sikap ini dilontarkan para ketua umum parpol bersama Capres-Cawapres nomor urut 03 dalam berbagai rapat resmi.

Baca juga : Muhadjir: Target Nol Persen

 "PPP sudah nyatakan sikap resmi bersama Pak Ganjar dan Pak Mahfud, para ketua umum partai. Jadi mungkin yang me­nyatakan (Amir Uskara) ti­dak ikut rapat," kata Hasto di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Politisi asal Yogyakarta ini tak ingin membahas lebih jauh soal sikap partai pendukung. Sebab, baginya ini sudah kesepakatan jelas.

Menurutnya, hak angket bu­tuh tahapan dan berbagai per­siapan. Kini, kubunya tengah menggodok naskah akademik serta mempersiapkan tahapan lainnya.

Baca juga : Ada Yang Tidak Percaya Ada Juga Yang Percaya

"Tahapannya terus dipersiapkan. Kita akan gelar Focus Group Discussion dengan civil society, bersama para guru besar dan pihak lainnya," jelas Hasto.

Sebelumnya, Amir Uskara mengatakan, PPP masih fokus pada penghitungan suara di seluruh daerah pemilihan (dapil).

"Kami diarahkan untuk fokus mengawal suara. Setelah itu ka­mi akan mengambil sikap terkait apa yang beredar selama ini," ujar Amir di Senayan, Jumat (8/3/2024).

Baca juga : Solo Jadi Rebutan Trah Orang-orang Hebat Nih

Partai berlambang kabah ini juga mempertimbangkan akan menjadi bagian dari Pemerintah.

"PPP saat ini memang posisinya di dalam pemerintahan. Punya dua orang menteri di kabinet, bahkan ada satu wamen. Ketua umum kami juga utusan presiden," sebut Amir.

Meski demikian, Amir menegaskan, jika benar ditemukan dugaan kecurangan, pihaknya tak masalah dengan hak angket.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.