Bos Muhammadiyah Tak Seperti Bos NU

 Sebelumnya 
Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu ditutup Wapres Jusuf Kalla (JK), Minggu (17/2). Ada beberapa keputusan penting hasil sidang tanwir. Antara lain, agar bangsa senantiasa menjadikan agama, Pancasila dan kebudayaan luhur sebagai fondasi dan sumber inspirasi kebijakan.

Selain itu, berkaitan dengan penegakan kedaulatan negara, penanganan kesenjangan ekonomi, merekonstruksi pendidikan dan pembangunan yang berkarakter, menjalankan pemerintahan dengan prinsip negara hukum.

Sikap Muhammadiyah sebenarnya sama dengan NU. Ketum PBNU Said Aqil menegaskan, NU bukan partai politik sehingga tidak mengikat para nahdliyin mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.

Baca juga : Usai Pilpres 2019, Program Sertifikasi Hutan Nasional Tetap Lanjut

Meski begitu, Kiai Said Aqil berkali-kali melakukan tindakan tersirat mendukung Jokowi-Maruf. Yang terbaru, hal itu terlihat ketika Kiai Said mendoakan Jokowi-Ma'ruf menang di Pilpres 2019.

Doa itu disampaikan saat Kiai Said menjadi pembicara Haul ayahanda Jokowi, Wijiatno Notomihardjo dan Pendiri Pondok Pesantren Zumrotut Tholibin, KH Zuhdi Hasan di Dusun Karangjoho, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/1).

Kiai Said mengaku bukan sebagai juru kampanye. "Di sini saya bukan kampanye. Bukan jurkam. Tetapi mendoakan. Boleh nggak itu. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah, sehingga Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf terkabul maksudnya dan berhasil. Bukan kampanye. Tapi mendoakan," tegasnya.

Baca juga : Biden Akan Segera Tentukan Sikap

Salah satu tokoh NU, Hery Haryanto Azumi mengamini, secara struktural PBNU tak menginstruksikan mendukung Jokowi-Ma'ruf. Namun, seluruh warga NU memiliki ikatan atau kewajiban moral mendukung paslon nomor 01 karena ada Kiai Ma'ruf.

"Istilahnya, NU menjadi shohibul qoror, ikut menentukan kebijakan negara," ujar Hery kepada Rakyat Merdeka. Menurut dia, secara faktual para kiai NU maupun nahdliyin merasa terpanggil memenangkan Ma'ruf.

Secara faktual, Ma'ruf sebelumnya menjabat Rais Aam PBNU sebelum menjadi cawapres. Itulah yang menurut Hery, NU tidak sama dengan Muhammadiyah. Tidak ada perintah untuk mendukung paslon di Pilpres. Tapi memberikan dukungan kepada Ma'ruf atas dasar shohibul qoror. NU bisa masuk sebagai pembuat kebijakan. "Jadi tidak ada perintah, yang ada ikatan," pungkasnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.