Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, pencaplokan Partai Demokrat bukanlah termasuk agenda pemerintah. Sebab, terlalu kecil dan berisiko, jika pemerintah apalagi Istana bermain-main di polemik kudeta Demokrat.
“Ini jelas agenda pribadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, meskipun saya bertanya-tanya kenapa dibiarkan. Saya melihat, ini tidak menguntungkan bagi pemerintah untuk mengesahkan KLB (Kongres Luar Biasa) ilegal, yang berisiko menimbulkan gejolak politik. Padahal, ini tidak lebih dari ambisi pribadi salah satu pembantu Presiden,” ujar Ray Rangkuti dalam diskusi Para Syndicate bertajuk Isu Reshuffle, Pilkada, Kudeta Demokrat: Bola Panas Istana?, Jumat (5/2).
Ia melihat, tindakan Moeldoko itu sekaligus menandai dimulainya persaingan politik di antara partai politik (Parpol) menuju Pemilu 2024.
Baca juga : Marzuki Cs Gugat AHY, Demokrat : Kontradiktif Dan Membingungkan
Menurutnya, saat ini hampir semua parpol memang sudah mulai melakukan kegiatan guna memenangkan Pemilu 2024. Baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
"Hanya parpol yang paling siap yang akan leading di 2024. Tahun politik dimulai pada 2021. Tensi akan meningkat sesuai perkembangan waktu," kata Ray.
Lebih lanjut, Ray juga menduga Moeldoko salah kalkulasi karena terbuai oleh janji-janji manis makelar-makelar politik yang membujuknya.
Baca juga : Hasnaeni : Nasib Partai Demokrat Di Tangan Yasonna
Karena menurutnya, orang seperti Pak Moeldoko sudah terlalu terbiasa bekerja pada tataran strategis sehingga luput atau tidak sempat mengecek pelaksanaannya di lapangan.
“Inilah yang jadi ladang subur bagi para makelar politik untuk mengumbar janji guna mencari pendanaan, lalu membuat laporan asal bapak senang,” tutur Ray.
Ray juga mengingatkan pemerintah, agar jangan salah mengambil keputusan. Sebab, secara rasional, risiko yang bakal ditanggung pemerintah - baik di sisi politik maupun ekonomi - terlalu besar dibanding keuntungan politik, yang hanya berlaku bagi salah satu pejabatnya saja.
Baca juga : Moeldoko Memilih Jalan Sunyi
“Apalagi ini era yang sangat terbuka, dan bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari,” pungkasnya.
Terpisah, Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, negara tidak boleh terlalu lama disandera agenda politik pribadi. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat bersikap adil, bijaksana dan rasional dalam memutuskan kasus KLB ilegal.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
