Dark/Light Mode

Urus Demokrat

Yasonna Ogah Temui AHY Dan Moeldoko

Kamis, 18 Maret 2021 06:35 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021). (Foto: Rizki Syahputra/RM)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021). (Foto: Rizki Syahputra/RM)

 Sebelumnya 
Ia kembali menenangkan Benny. Pihaknya saat ini tengah mempelajari dokumen yang disampaikan dua kubu, khususnya kubu KLB. AD/ART tetap akan jadi rujukan kementeriannya dalam mengambil keputusan.

“Tapi, kalau sesuai (AD/ART) pula, bagaimana lah aku mengambil keputusannya lagi kan. Tapi, yakin dan percaya saja pak Ben (Benny), apalagi sudah didoakan tadi ya. Aman lah itu,” kelakarnya.

Apa tanggapan AHY dan Moeldoko? Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Kubu KLB Deli Serdang, Marzuli Alie menilai sikap Yasonna yang tidak menemui langsung kedua kubu dan mempercayakan kepada anak buahnya adalah langkah yang tepat.

“Saya kira bagus ya. Dia menunjukkan netralitas sebagai menteri. Karena itu masalah teknis. Biarlah Dirjen yang menangani,” kata Marzuki, dalam obrolan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : Yasonna Maju Kena Mundur Kena

Marzuki menegaskan, pihaknya memilih tenang dan tidak mau curiga ke pemerintah. Mantan Ketua DPR itu optimis, pada akhirnya adalah Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang yang akan disahkan Kemenkumham.

“Kalau nggak optimis, kita nggak kerja. Ngabisin waktu-waktu aja dong,” imbuh Marzuki.

Kubu AHY juga percaya pada Kemenkum HAM. Mereka tidak masalah Yasonna tidak menemui ketumnya ketika bertandang ke kantor Kemenkumham, Senin (8/3) lalu.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah pihaknya panik merespons polemik ini.

Baca juga : Ray Rangkuti : Kudeta Demokrat Murni Tindakan Moeldoko

Menurutnya, kondisi saat ini memang harus ditanggapi dengan cara yang tidak biasa. Sebab, melibatkan oknum kekuasaan. Yakni Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Jika tidak berisik, pihaknya khawatir pemerintah selaku pengambil keputusan, bisa salah ambil rujukan.

“Pak Mahfud aja, kalau kami tidak berisik di Twitter dan media massa, ia merujuk pada AD/ART tahun 2005. Padahal AD/ART yang sah itu adalah tahun 2020. Jadi, ini jelas sekali ada pihak yang berusaha mempengaruhi. Coba kalau kami diem-diem aja, semua akan mikir AD/ART 2005 yang bener,” kata Herzaky, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Peneliti Senior Bidang Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro berharap prahara partai politik ini segera disudahi. Menurutnya, apa yang terjadi di Partai Demokrat bisa mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan.

“Dalam merespon persoalan Demokrat ini, pemerintah perlu above all,” kata Wiwieq, sapaan akrab Siti Zuhro, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : Marzuki Cs Gugat AHY, Demokrat : Kontradiktif Dan Membingungkan

Baginya, sikap Menkumham yang menemui atau tidak menemui kedua kubu bukan indikator independensi. Karena yang jauh lebih penting dan dinilai adalah keputusannya. Apakah sesuai dengan fakta hukum atau berpihak ke salah satu kubu yang berperkara. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.