Politisi PSI: KPI Dibubarkan Saja!

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin keras mendesak pemerintah membubarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Setelah lembaga itu dirundung dugaan kasus pelecehan seksual dan perundungan terhadap pegawainya. 

“PSI kembali menyarankan Pemerintah dan DPR membubarkan KPI,” ujar Juru Bicara DPP PSI, Dara Nasution, melalui keterangan tertulisnya yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin. 

Baca juga : Prihatin Kasus Pelecehan Seksual Pegawai KPI, LPSK Siap Lindungi Korban

Dia juga meminta KPI segera menginvestigasi kasus itu dan diproses hukum. Politisi berhijab ini mengatakan, geger kasus ini tidak selaras dengan galak dan gerak cepat KPI dalam melakukan sensor. Termasuk, menyensor film kartun Spongebob yang dianggap mengandung seksualitas. “Dugaan pelecehan seksual dan bullying di lembaga negara yang didanai pajak mesti ditanggapi secara serius,” tegasnya. 

Dara menilai, KPI dianggap lamban mengurai kasus ini. Padahal, peristiwanya terjadi sejak 2015, dan korban sudah mengadu kepada pimpinan pada 2017. Nah, pada 2021 ini, selang empat tahun, namun kasus ini belum juga menemui titik terang. 

Baca juga : Jokowi Datar-datar Saja

“KPI melakukan apa saja aja selama empat tahun, sehingga korban harus mencari keadilan lewat medsos? Saya kira sebaiknya lembaga ini dibubarkan saja,” gregetnya. 

Politisi jebolan Universitas Indonesia (UI) ini mengaku turut merasa miris dan iba kepada korban dengan inisial MS, sampai harus mengunggah kisah kelamnya di media sosial. Namun, Dara mengapresiasi langkah berani korban untuk bersuara dan mencari keadilan atas kekerasan yang menimpanya. “Korban sampai harus bersuara di media sosial adalah bukti, bahwa penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia belum optimal,” tegasnya. 

Baca juga : NasDem Setuju RUU Perdagangan Elektronik ASEAN Disahkan

Penggagas petisi tagar #KPIJanganUrusinNetflix ini menggunakan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang dilakukan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada 2020. Di data itu disebutkan, mayoritas masalah kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.