Soal Bansos, Hasto Terus Nanduk

RM.id  Rakyat Merdeka - Naiknya anggaran yang dikucurkan negara untuk bantuan sosial (bansos) di tahun politik, masih jadi polemik. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sejak awal sudah mengkritik bansos, kembali lakukan serangan. Kali ini, Hasto nanduk bansos lewat pengurangan anggaran di pos-pos kementerian.

Di sela-sela kegiatan kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Hasto mengklaim mendapat informasi tentang sumber dana pemerintah menaikan anggaran bansos. Kata Hasto, naiknya dana bansos berasal dari memangkas anggaran setiap kementerian dan lembaga negara hingga 5 persen di tahun ini.

Dengan pemangkasan 5 persen tersebut, lanjut Hasto, jumlah anggaran bansos di tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Semula yang hanya Rp 20,5 triliun menjadi Rp 496,8 triliun. Jumlah ini beda tipis dari anggaran bansos ketika masa pandemi Covid-19, yaitu Rp 498 triliun.

Baca juga : Main Bola Bareng Kaesang, Hati Jokowi Ke PSI

“Saat ini kan ada upaya-upaya penggunaan bansos untuk kepentingan elektoral. Sampai anggaran setiap kementerian atau lembaga dipotong 5 persen untuk elektoral,” kata Hasto, Sabtu (3/1/2024).

Kendati demikian, Hasto tidak menjelaskan siapa yang memberikan informasi tersebut. Namun, dia mengklaim, hal ini yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak nyaman berada di Kabinet Indonesia Maju. Sehingga, muncul isu Menkeu Sri Mul akan mundur dari jabatannya saat ini.

“Bahkan, ada bansos yang masuk ke kantor-kantor partai Paslon 02. Ini menunjukan pelanggaran yang serius,” tegas Hasto.

Baca juga : Pastikan Bansos Jalan Terus, Ganjar: Diatur Agar Tepat Sasaran

Selain Hasto, sejumlah kalangan juga melemparkan kritik soal anggaran bansos yang naik di tahun politik. Banyak yang curiga, bansos digunakan untuk kepentingan elektoral bagi Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku heran, di tahun politik anggaran bansos naik drastis. Kenaikan itulah, diakui Paloh, membuat publik curiga ada kepentingan politik dari kenaikan anggaran bansos itu.

“Saya mau kalau bisa bansos setiap hari. Ada pemilu, enggak ada pemilu. Jangan karena ada pemilu saja,” sindir Paloh.

Baca juga : Ganjar Pastikan Bansos Lanjut Dan Tepat Sasaran

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai bahwa, dugaan politisasi bansos jelang hari pencoblosan kian nyata. Dugaan politisasi bansos tersebut terlihat dari waktu pencairan dari bansos bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp200.000 selama periode Januari-Maret 2024.

“Pertama di tarik lebih awal pencairannya, dengan alasan El-Nino dan lain-lain, tapi sangat kental nuasa politisasi dari bansos tersebut,” kritik Eko dalam acara diskusi bertajuk Mengurai Gagasan Capres pada Debat Kelima pada Jumat (2/2).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.