Bawaslu: E-Voting Sulit Diterapkan Pada 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai, pemungutan suara secara elektronik atau e-voting belum bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Alasannya, karena faktor geografis.

Demikian disampaikan Komisioner Bawaslu Pusat, Rahmat Bagja, kemarin. Hal ini diperparah dengan belum meratanya infrastruktur teknologi dan informasi hingga ke kabupaten dan kota.

Baca juga : Bawaslu: E-Voting Masih Sulit Diterima Masyarakat

Alih-alih memaksakan penggunaan e-voting, Bagja mendorong terlaksananya Pemilu atau Pilkada asimetris. Pasalnya, sistem ini memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme Pemilu atau Pilkada antar daerah. Perbedaan ini bisa muncul karena suatu daerah memiliki karakteristik tertentu. Seperti kekhususan dalam aspek administrasi, budaya, maupun aspek strategis lainnya.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu memberikan contoh Pemilu atau Pilkada asimetris penggunaan e-voting atau e-rekap bisa dilakukan di kota-kota besar seperti di Medan, Surabaya atau Jakarta. Tapi, tidak untuk wilayah-wilayah yang mempunyai banyak kendala.

Baca juga : Mendes Harap Gernas BBI Dapat Bangkitkan Pelaku UMKM

“Daerah yang infrastrukturnya sulit misalnya Yalimo (Papua) tidak usah e-voting,” ujar Bagja.

Dijelaskan, keuntungan Pemilu atau Pilkada asimetris adalah bisa dilakukan telaah terhadap hasil rekapitulasi secara berjenjang. Pasalnya, hasil rekapitulasi kerap bermasalah. Bahkan acap kali dalam tahapan ini juga dijadikan ajang untuk menghajar integritas penyelenggara Pemilu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.