Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Peristiwanya sudah tiga hari lalu. Namun, gaung dan panasnya masih terasa. Penyebabnya: poin lima.
Ini berawal ketika Ganjar Pranowo ditanya, berapa poin atau nilai untuk penegakan hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi serta demokrasi di Indonesia. Dengan sigap Ganjar menjawab: lima!
Penanyanya, Zaenal Arifin Mochtar, dosen UGM. Acaranya di Makassar. Di Universitas Negeri Makassar, Sabtu (18/11) lalu.
Baca juga : Gagasan Di Nomor 10?
Angka lima memang rendah. Merah. Tidak naik kelas. Karena itulah, pendukung Jokowi langsung bereaksi.
Nusron Wahid, orang Golkar yang sekarang menjadi Sekretaris TKN Prabowo - Gibran mengatakan, “tanyakan ke Mahfud MD, karena itu tanggung jawabnya.
Mahfud adalah Menko Polhukam. Cawapres Ganjar. Mahfud “mengklarifikasi” bahwa poin lima itu khusus untuk kondisi sekarang, setelah ada gonjang-ganjing di Mahkamah Konstitusi. Bukan sebelumnya.
Baca juga : Menunggu “Sapu Besar Dan Bersih”
Sebelumnya, memang ada beberapa survei di tingkat nasional yang memberi nilai baik untuk sektor polhukam.
Namun, beberapa lembaga internasional juga mencatat terjadinya penurunan. Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) misalnya, mencatat, indeks demokrasi Indonesia mencatat skor terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) juga sama. Terjadi penurunan drastis. IPK Indonesia pada 2022 berada di skor 34. Ada di peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei. Ini merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
