Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Rencana penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sedang bikin heboh. Banyak yang menentang rencana ini, dengan alasan dananya rawan dikorupsi, kontraproduktif dengan pekerja yang sudah punya rumah, dan sebagainya. Adanya juga yang mendukung, dengan alasan program ini akan membantu pegawai kecil punya rumah impian.
Tulisan ini tidak bermaksud mendukung atau menolak program Tapera. Tulisan ini hanya ingin memaparkan bahwa, semakin ke sini, semakin banyak potongan gaji yang ditanggung pekerja.
Untuk yang wajib, selama ini pekerja formal menanggung dua potongan. Yaitu potongan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Total potongannya 3 persen.
Baca juga : Cegah Bencana Alam
Di luar itu, adalah juga potongan "setengah wajib". Disebut "setengah wajib", karena iuran ini juga tetap dipotong setiap bulannya. Untuk PNS atau guru misalnya, ada potongan iuran organisasi, ada iuran dana sosial, dan lainnya. Demikian juga untuk buruh dan tenaga honorer. Bahkan ada potongan dengan nomenklatur dana THR.
Belum lagi jika pegawai itu ikut anggota koperasi dalam perusahaan dan instansi tempatnya kerja. Potongan akan bertambah lagi.
Potongan-potongan tersebut memang terlihat kecil. Tapi, jika diakumulasi, jumlahnya menjadi lumayan besar. Bahkan ada yang bisa mencapai di atas 10 persen dari total gaji yang diterima pegawai tersebut.
Baca juga : Jemaah Haji Yang Wafat Menurun
Dengan ilustrasi pegawai di Jakarta, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp 5 juta, potongan yang harus ditanggung karyawan bisa mencapai Rp 500 ribu. Meski ada juga yang potongannya tidak lebih dari Rp 200 ribu.
Dengan banyaknya potongan ini, take home pay yang dibawa pegawai ke rumah menjadi minimalis. Padahal, kebutuhan mereka setiap tahun terus berkembang, dengan selalu naiknya barang-barang kebutuhan pokok dan biaya hidup lain.
Bisa dibayangkan jika pegawai tersebut masih punya cicilan kendaraan, biaya kontrakan, dan cicilan utang, berapa sisa gaji yang dia punya untuk membiayai kebutuhan selama satu bulan. Makanya, tidak heran, meski UMP setiap tahun naik, ekonomi karyawan kecil tetap begitu-begitu saja.
Baca juga : Pilkada 2024 untuk Pilpres 2029
Oleh karena itu, selain berdebat mengenai pro-kontra Tapera, para pemimpin kita juga harus melihat praktik-praktik di bawah, bahwa selama ini sudah terlalu banyak potongan yang ditanggung karyawan. Pemerintah harus memberikan solusi, agar potongan--utamanya yang "setengah wajib"--bisa diminimalisir. Agar karyawan bisa menerima gajinya secara utuh.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
