Dark/Light Mode
Sebelumnya
Ada juga yang menyebut akar masalahnya ada di partai politik, dan usulan perbaikannya sudah disampaikan, tapi tak juga ada perubahan mendasar. Tetap saja ada uang mahar atau “uang perahu” kalau mau jadi calon kepala daerah. Tetap saja biaya politik sangat mahal. Sampai sekarang.
Baca juga : Korupsi Dan Sistem Yang Kian “Wajar”
Sebenarnya, sumber masalahnya sudah di depan mata, tapi entah kenapa DPR dan pemerintah tak juga bisa menyelesaikannya.
Baca juga : Korupsi Yang Terus Berjaya
Di sinilah kita butuh aksi dan komitmen luar biasa dari pemerintah dan DPR sebagai pembuat Undang-Undang. Kalau tidak ada gerakan nasional yang masif dari atas, lumrah saja kalau ada pejabat pajak, kepala daerah, pengusaha, atau siapa pun yang terjerat kasus korupsi.
Baca juga : Banjir: Hentikan Politisasi Itu…
Sekarang kita tunggu aksi dan gerakan luar biasa serta radikal untuk melawan korupsi. Kalau tidak, sistem yang longgar dan minimnya komitmen ini bisa menjadi “killing field” korupsi bagi siapa pun. Termasuk tokoh anti korupsi atau pejabat yang dikenal bersih sekalipun. Apalagi kalau integritasnya biasa-biasa saja. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
