Sebelumnya
Ia menegaskan, dengan memiliki cadangan pangan yang kuat, Pemerintah bisa melakukan intervensi untuk mengatasi kekurangan pangan dan gejolak harga, serta antisipasi kondisi unpredictable.
“CPP dapat dioptimalkan untuk menanggulangi kebutuhan pangan apabila terjadi bencana alam, bencana sosial dan kedaruratan lainnya, serta bantuan pangan luar negeri,” sambungnya.
Baca juga : Gerakan Penanaman Kedelai Untuk Kemandirian Pangan
Saat ini 9 dari 11 komoditas yang ditetapkan sebagai CPP merupakan komoditas strategis yang telah dikelola NFA, sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021.
“Ada penambahan dua komoditas strategis, yaitu minyak goreng dan ikan. Selain 11 komoditas tersebut, Presiden juga dapat menetapkan jenis Pangan Pokok Tertentu lainnya sebagai CPP,” jelasnya.
Baca juga : Lestari: Menangkan Persaingan Global, Perkuat Kemandirian Bangsa
Lebih lanjut disampaikannya, berdasarkan peraturan tersebut, NFA berperan sebagai penyelenggara CPP dengan menetapkan jumlah setiap komoditas.
Yakni, berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri atau kepala lembaga dengan mempertimbangkan produksi nasional, kondisi kedaruratan dan rawan pangan. Lalu, kondisi fluktuasi harga, perjanjian kerja sama bantuan pangan internasional dan angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
Baca juga : SBY Ajak Pemimpin Dunia Turunkan Ego
“Penetapan jumlah CPP dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun,” tukasnya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.